Gelora Tanpa Kursi, Lobi Pilkada Lewat Koalisi

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (30/12), Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah angkat bicara. Menurutnya, usulan ini bukan barang baru. "Isu ini sudah muncul sejak masa transisi demokrasi dulu," ujarnya.

Namun begitu, jalan untuk mewujudkannya tak sederhana. Fahri menegaskan, perubahan harus melalui pembentukan Undang-Undang. Di situlah masalahnya: Partai Gelora tak punya satu pun kursi di DPR RI.

"Kan nanti divotenya di Undang-Undang. Kita enggak punya hak suara di sana," katanya.

Lalu apa yang bisa dilakukan? "Kita akan berbicara dengan teman-teman koalisi," tambah Fahri. Artinya, suara mereka harus disalurkan lewat partai-partai sekutu yang memiliki wakil di parlemen.

Fahri memandang, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang melakukan konsolidasi demokrasi. Tujuannya jelas: mencari format terbaik untuk kesejahteraan rakyat. "Karena apapun demokrasi itu ada pendulumnya," paparnya.

"Kadang kalau dia terlalu jauh ke kanan, ada ongkosnya. Ke kiri juga ada ongkosnya. Jadi kita cari jalan yang pas, untuk rakyat dan bangsa Indonesia."

Ia berharap hasilnya bisa dimaksimalkan. "Yaitu kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan," harap Fahri.

Di sisi lain, masing-masing partai dalam koalisi disebut tengah mengkaji wacana ini secara internal. Termasuk Partai Gelora. Meski tak punya wakil di pusat, mereka punya basis di daerah.

"Kami mengevaluasi dinamika dari teman-teman di daerah," ungkap Fahri.

Partai Gelora sendiri berada dalam koalisi yang cukup besar. Mereka bergabung dengan Gerindra, Golkar, PAN, PKB, Demokrat, PKS, NasDem, PPP, PBB, PSI, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Aceh.

Dukungan untuk wacana ini ternyata sudah datang lebih dulu dari salah satu sekutu utama. Gerindra, lewat Sekjennya Sugiono, secara terbuka mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Alasannya? Efisiensi.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD,” tegas Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12).

Menurutnya, mekanisme ini lebih efisien dari segi waktu, ongkos politik, hingga pelaksanaannya.

Pendapat serupa disampaikan Ketua DPP Gerindra Prasetyo Hadi. Ia menilai perlu keberanian untuk mengubah sistem jika dampak negatifnya sudah banyak terlihat. Salah satu sorotan utama mereka adalah ongkos politik Pilkada langsung yang dinilai terlalu membebani.

Jadi, meski masih sebatas wacana, perdebatan soal cara memilih pemimpin daerah ini jelas masih panjang. Dan Partai Gelora, meski tanpa kursi di Senayan, berusaha tetap punya suara lewat lobi-lobi di meja koalisi.