Mantan Ketua KPK Soroti Kembalinya Otoritarianisme dan Dominasi Militer

MURIANETWORK.COM

Suasana di Gedung Yayasan Badan Wakaf UII, Yogyakarta, Selasa (30/12/2025), cukup tegang. Dalam forum refleksi akhir tahun, mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas tak sungkan menyampaikan kritik pedas. Menurutnya, Indonesia sedang menyaksikan kembalinya otoritarianisme. Ciri utamanya? Penangkapan aktivis dan masyarakat sipil yang terasa semakin sewenang-wenang. Busyro dengan tegas menyebut situasi ini sebagai warisan dari era pemerintahan Joko Widodo.

"Mereplikasi era Soeharto," ujarnya, menggambarkan kondisi yang ia lihat.

Dia bilang, pelemahan masyarakat sipil sudah merambah ke hampir semua lini. Kampus-kampus, misalnya, dinilainya terlalu banyak diam. Mereka seolah tak berani bersuara soal sederet Proyek Strategis Nasional yang kontroversial. Busyro menyebut beberapa nama: food estate, Rempang Eco City, hingga proyek yang akhirnya dihapus seperti Pantai Indah Kapuk dan penambangan andesit di Wadas.

Sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah PP Muhammadiyah, sindirannya kepada akademisi terasa tajam. Ia mengibaratkan mereka seperti minum pil tidur dan terlena. Diamnya mereka, kata Busyro, berbahaya. Itu sama saja dengan membiarkan kejahatan terjadi dan lari dari tanggung jawab.

Namun begitu, sorotan tak hanya pada kampus. Busyro juga mengkritik habis-habisan pelemahan berbagai lembaga negara. Sumber malapetakanya, menurut dia, berawal dari Undang-Undang Partai Politik yang muncul di era Jokowi. Dampaknya? Kaderisasi lemah dan praktik dinasti politik kian menjadi. Ia mencontohkan langsung naiknya Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden.

"Indonesia bukan hanya krisis kepemimpinan, tapi tidak ada kepemimpinan," tegas Busyro.

Di sisi lain, peran militer dalam sejumlah program pemerintah juga jadi perhatian serius. Mulai dari program makan bergizi gratis, food estate, hingga penanganan bencana di Aceh. Beberapa akademisi UII yang hadir menyoroti menguatnya nuansa militerisasi dalam program pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pusat Studi HAM dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi UII, selaku penyelenggara, pun menyatakan sikap resmi. Mereka bersikap kritis dan menilai pemerintahan sekarang meniru rezim Orde Baru.