22 Desa di Sumatera Hilang Diterjang Banjir, DPR dan Pemerintah Bahas Rencana Relokasi

Kabarnya, ada 22 desa di Sumatera yang hilang begitu saja diterjang banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Kebanyakan dari desa itu berada di Aceh. Soal ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad diminta tanggapannya.

Menurut Dasco, dari rapat koordinasi dengan pemerintah, proses pendataan masih terus berjalan. "Sementara masih proses pendataan," ujarnya di Aceh, Selasa (30/12), usai mengikuti rapat.

Rapat koordinasi itu sendiri dihadiri sederet menteri. Hadir Mendagri Tito Karnavian, MenPU Dody Hanggodo, Menhub Dudy Purwagandhi, Mensos Saifullah Yusuf, dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Tak ketinggalan, Dirut Telkomsel dan PLN juga datang. Dari pihak daerah, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem hadir bersama para bupati wilayah terdampak.

Dasco kemudian menjelaskan, sudah ada permintaan dari sejumlah kepala daerah untuk memindahkan warga desa yang hilang itu. "Tadi sudah ada permintaan dari kepala daerah untuk relokasi," jelasnya. "Sudah ada gambaran untuk di daerah mana saja, minta pemerintah diusahakan."

Ia menyebutkan beberapa opsi lokasi yang sedang dibicarakan. "Misal HGU PTPN, sudah ada gambaran. Ada juga beberapa lahan milik swasta yang dinilai paling tepat. Itu sudah dibicarakan sama warga," tambah Dasco, yang juga Ketua Harian DPP Gerindra itu.

DPR, kata dia, bakal terus berkoordinasi. Bahkan, mereka membentuk posko khusus di Aceh. "Koordinasi akan terus berlanjut. DPR buat posko di sini, ada satgas yang gantian. Pimpinan DPR akan ngantor di Aceh untuk koordinasi yang intens," tegas Dasco.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah lebih dulu mengungkap data tragis itu. Dalam sebuah konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12), ia menyebut total 22 desa hilang.

"Data kami menunjukkan desa yang hilang totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang atau rusak. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1," ujar Tito.

Kerusakan terparah kantor desa, lanjutnya, terjadi di Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Untuk menangani situasi ini, Kemendagri berencana mengirimkan bantuan. Sebanyak 1.054 personel Praja IPDN akan diterjunkan mulai 3 Januari mendatang, demi mempercepat pemulihan pemerintahan di tingkat desa.