PKS Masih Timbang-timbang, Koalisi Sudah Sepakat Soal Pilkada Lewat DPRD

Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD kembali mencuat. Kali ini, beberapa partai besar di parlemen seperti Golkar, PAN, Gerindra, dan PKB telah menyatakan dukungannya. Namun, bagaimana dengan PKS? Ternyata, partai ini belum mengambil sikap pasti.

Sekjen PKS, Muhammad Kholid, mengaku pihaknya masih mengkaji usulan itu dengan sangat hati-hati. Baginya, ini bukan sekadar soal prosedur, tapi menyangkut masa depan demokrasi dan kepentingan rakyat. "Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita," ujar Kholid kepada para wartawan di Jakarta, Senin (29/12).

Ia menuturkan, PKS tidak ingin terburu-buru. Mereka berencana mendengar masukan dari berbagai kalangan dulu sebelum memutuskan sikap final.

"Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa," ucap Kholid.

Di sisi lain, partai koalisi pemerintah lainnya, Gerindra, sudah lebih dulu menyatakan setuju. Sekjen Gerindra, Sugiono, punya alasan yang cukup pragmatis: efisiensi. Menurutnya, mekanisme lewat DPRD jauh lebih hemat, baik dari segi waktu pencalonan, ongkos politik, hingga teknis pelaksanaannya.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tegas Sugiono dalam keterangannya.

Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, menambahkan sudut pandang lain. Ia menilai perlu ada keberanian untuk mengubah sistem jika dampak negatifnya sudah terlalu banyak. Salah satu yang paling sering disoroti, ya, mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung saat ini.

Kembali ke PKS, Kholid menyebut partainya terbuka untuk berdiskusi dengan partai-partai lain, terutama sesama partai koalisi. Namun begitu, ia belum mau membahas lebih detail soal arah pembicaraan tersebut. Untuk sekarang, PKS tampaknya memilih untuk menimbang-nimbang dengan saksama, sambil memperhatikan gelombang dukungan yang mulai mengalir dari sejumlah partai.