Di sisi lain, partai koalisi pemerintah lainnya, Gerindra, sudah lebih dulu menyatakan setuju. Sekjen Gerindra, Sugiono, punya alasan yang cukup pragmatis: efisiensi. Menurutnya, mekanisme lewat DPRD jauh lebih hemat, baik dari segi waktu pencalonan, ongkos politik, hingga teknis pelaksanaannya.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tegas Sugiono dalam keterangannya.
Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra, menambahkan sudut pandang lain. Ia menilai perlu ada keberanian untuk mengubah sistem jika dampak negatifnya sudah terlalu banyak. Salah satu yang paling sering disoroti, ya, mahalnya biaya politik dalam Pilkada langsung saat ini.
Kembali ke PKS, Kholid menyebut partainya terbuka untuk berdiskusi dengan partai-partai lain, terutama sesama partai koalisi. Namun begitu, ia belum mau membahas lebih detail soal arah pembicaraan tersebut. Untuk sekarang, PKS tampaknya memilih untuk menimbang-nimbang dengan saksama, sambil memperhatikan gelombang dukungan yang mulai mengalir dari sejumlah partai.
Artikel Terkait
Dua Tersangka Dijerat Usai Aksi Pengusiran Paksa dan Penganiayaan Nenek Elina Viral
Kelelahan di Balik Kemudi: Microsleep Picu Tabrakan Beruntun di Tol Slipi
Buruh Lampung Protes: Kenaikan UMP 2026 Dinilai Tak Sanggup Tanggung Beban Hidup
Pasca Banjir, Bantuan Hunian dan Dana Sewa Mulai Disalurkan ke Korban