Wacana Pilkada oleh DPRD: Nostalgia Orba atau Manuver Oligarki?

✍🏻 Kardono Ano Setyorakhmadi

Ini sudah yang keempat. Empat partai politik besar mulai bersuara lantang, mendorong agar pemilihan kepala daerah dikembalikan saja ke tangan DPRD. Mirip sekali dengan mekanisme zaman Orde Baru dulu. Rasanya seperti deja vu.

Nah, argumen yang dilontarkan Sugiono Sekjen Partai Gerindra yang juga Menlu itu sungguh terdengar normatif dan sopan. Tapi isinya, ya, begitu-begitu saja. Dia bilang, "Karena biaya kampanye mahal," lalu menambahkan, "toh sama aja kan esensinya, anggota DPR juga wakil rakyat."

Gak heran banyak yang menilai kinerjanya sebagai menteri luar negeri gagal. Argumennya terlalu generik, tidak menyentuh akar persoalan. Anomali terbesar sistem demokrasi kita justru luput: anggota DPR itu sejatinya wakil partai, bukan wakil rakyat. Siapa yang berani membantah? Coba tanya, lebih takut mana seorang anggota DPR: pada ketua partainya atau pada rakyat yang memilih? Jawabannya sudah jelas.

Di sisi lain, alasan sebenarnya tentu lebih pragmatis. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, keuntungan terbesar ya kembali ke partai politik. Nanti, kepala daerah itu cuma jadi petugas partai, persis seperti anggota DPRD-nya. Kongkalikong bisa berjalan lebih tertutup. Calonnya pun gak perlu repot-repot turun ke bawah menemui rakyat. Cukup dengan lobi-lobi di tingkat internal partai, urusan beres.

Soal biaya kampanye? Memang, kampanye terbuka mungkin berkurang. Tapi "biaya lobi" justru bakal melonjak tinggi. Uangnya pun berputar cuma di kalangan politisi dan partai, bukan menyebar ke masyarakat bawah. Jadi, alasan sok mulia seperti "mengurangi biaya kampanye agar kepala daerah tidak korupsi" itu sama sekali tidak masuk akal. Coba saja mahar untuk rekomendasi partai dihapus, pasti lebih murah.

Kalau wacana ini terus digulirkan, maka tahap demi tahap, Indonesia akan mundur pelan-pelan ke era Orba. Nanti, antarpartai dalam koalisi akan bagi-bagi jabatan dan jatah rezeki. Lalu, tiba-tahu saja, pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Alasannya pasti terdengar mulia, padahal sama sekali tidak: biaya mahal dan berpotensi memecah belah.

Mau protes? Bisa-bisa laras senjata sudah menunggu di depan mata. Seperti dulu, kekuasaan dibangun di atas represi yang dilakukan tentara. Masih di barak? Dwifungsi sudah dicabut? Coba lihat saja daftar pejabat kita sekarang, berapa banyak yang berlatar belakang militer. Atau amati reaksi mereka saat menangani banjir di Sumatera, atau penanganan yang represif soal bendera yang katanya memicu semangat GAM.

Yang celaka, hal-hal seperti ini sering terlambat disadari masyarakat sipil. Seperti sekarang, tiba-tiba saja wacana pilkada oleh DPRD terasa hampir dieksekusi. Banyak dari kita malah menganggapnya masih jauh.

_______________

Sejauh ini, baru satu partai yang tegas menolak: PDIP.

Sementara itu, empat partai yang sudah setuju total menguasai 304 kursi di DPR. Itu artinya sudah lebih dari 52%.