Wacana Pilkada oleh DPRD: Nostalgia Orba atau Manuver Oligarki?

Kalau wacana ini terus digulirkan, maka tahap demi tahap, Indonesia akan mundur pelan-pelan ke era Orba. Nanti, antarpartai dalam koalisi akan bagi-bagi jabatan dan jatah rezeki. Lalu, tiba-tahu saja, pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Alasannya pasti terdengar mulia, padahal sama sekali tidak: biaya mahal dan berpotensi memecah belah.

Mau protes? Bisa-bisa laras senjata sudah menunggu di depan mata. Seperti dulu, kekuasaan dibangun di atas represi yang dilakukan tentara. Masih di barak? Dwifungsi sudah dicabut? Coba lihat saja daftar pejabat kita sekarang, berapa banyak yang berlatar belakang militer. Atau amati reaksi mereka saat menangani banjir di Sumatera, atau penanganan yang represif soal bendera yang katanya memicu semangat GAM.

Yang celaka, hal-hal seperti ini sering terlambat disadari masyarakat sipil. Seperti sekarang, tiba-tiba saja wacana pilkada oleh DPRD terasa hampir dieksekusi. Banyak dari kita malah menganggapnya masih jauh.

_______________

Sejauh ini, baru satu partai yang tegas menolak: PDIP.

Sementara itu, empat partai yang sudah setuju total menguasai 304 kursi di DPR. Itu artinya sudah lebih dari 52%.