✍🏻Al Fatin
Pendidikan Indonesia, menurut pengamatan banyak kalangan, mengalami kemunduran yang cukup serius dalam dekade terakhir. Jokowi dinilai punya andil besar dalam situasi ini. Kurikulum yang diterapkan selama sepuluh tahun dianggap gagal menyentuh inti dasar pendidikan.
Lihat saja kebijakannya. Anak didik nyaris tidak boleh tinggal kelas. Sistem ranking pun dihapuskan. Apa akibatnya?
Kini, kita menuai generasi yang pengetahuan dasarnya memprihatinkan.
Cerita ini saya dapatkan langsung dari sebuah percakapan dengan keponakan sendiri. Dia bersekolah di salah satu sekolah negeri favorit di kotanya. Masuk lewat jalur prestasi, berdasarkan rapor SD yang mentereng, lalu ditempatkan di kelas khusus mirip seperti pengalaman saya dulu, hmm.
Bayangan kita, anak-anak di kelas prestasi pasti cerdas-cerdas, kan? Guru mudah mengajar, materi cepat diserap. Kemampuan mereka seharusnya jauh di atas rata-rata.
Namun kenyataannya? Tidak semuanya seperti itu.
Satu hal yang membuat saya terkejut: banyak dari mereka bahkan tidak hafal perkalian 5. Padahal, itu kan perkalian termudah, cuma kelipatan lima. Kok bisa?
Saya pun bertanya pada keponakan saya.
“Ya gitu, Tante. Itu hasil rapor yang dikatrol saja.”
“Lha, kalau perkalian dasar saja tidak bisa, kenapa tidak diseleksi ulang? Saat kenaikan kelas, mestinya dia dikeluarkan dari kelas prestasi dan diganti anak yang lebih pantas,” tanya saya lagi.
“Entahlah, Tante. Tapi katanya… dia anak orang berduit.”
Oh… begitu.
Jadi, siswa yang masuk lewat jalur prestasi, duduk di kelas unggulan, tapi perkalian dasar saja tidak kuasai? Padahal, perkalian adalah fondasi utama matematika termasuk pecahan, yang sangat bergantung pada hafalan perkalian.
Rusak. Benar-benar rusak.
Pendidikannya bobrok, orang tua pun seperti tak punya kesadaran.
Artikel Terkait
Menteri Pertanian Puji Kualitas Bibit Kelapa dan Kakao di Konawe Selatan, Targetkan 3 Juta Lapangan Kerja Baru
Nilai Tukar Rupiah Tembus Rp18.096 per Dolar AS, Daya Beli di Dalam Negeri Tak Sebanding dengan Beban Utang Luar Negeri
BI dan Pemerintah Perkuat Koordinasi Fiskal-Moneter untuk Stabilkan Rupiah di Tengah Tekanan Dolar AS
DPR Pimpin Rapat Koordinasi Fiskal-Moneter dengan Pemerintah dan BI untuk Evaluasi Ekonomi Nasional