Edy Mulyadi Soroti Sikap Lunak Prabowo Terhadap Perpol yang Langgar MK

Peralihan dari Jokowi ke Prabowo semula diharapkan jadi momen koreksi. Publik berharap ada jarak dari praktik lama. Nyatanya, yang muncul justru kontinuitas. Relasi mesra negara dengan aparat, khususnya Polri, tetap dipertahankan sebagai pilar stabilitas rezim.

Kalkulasinya klasik, kata Edy: Polri adalah instrumen vital bagi stabilitas. Tanpa aparat yang solid dan "aman", kekuasaan berdiri di atas fondasi yang rapuh. Jokowi dulu paham sekali soal ini. Sepanjang pemerintahannya, Polri dijadikan garda depan pengamanan politik. Hasilnya, stabilitas tercapai tapi dengan harga mahal: ruang kebebasan menyempit.

Nah, pertanyaan krusialnya sekarang: apakah Prabowo sedang melanjutkan pola yang sama?

Dalam konfigurasi seperti ini, Polri menjadi aktor sentral. Bukan cuma sebagai penegak hukum, tapi lebih sebagai penjaga stabilitas kekuasaan. Dan sejarah selalu mencatat, kekuasaan cenderung memilih aparat yang patuh ketimbang konstitusi yang dianggap kaku.

Prabowo Takut pada Polri?

Di titik ini, publik berhak bertanya: apakah Prabowo sebenarnya takut pada Polri? Atau, lebih tepatnya, apakah dia memilih untuk bergantung pada mereka? Dua-duanya sama-sama berbahaya bagi negara hukum.

Ketergantungan pada aparat selalu melahirkan simbiosis yang tidak sehat. Aparat dapat ruang dan hak istimewa. Kekuasaan dapat rasa aman. Yang akhirnya dikorbankan adalah konstitusi dan hak-hak warga. Negara mungkin tampak stabil, tapi stabilitas semacam itu rapuh. Ia dibangun di atas ketakutan, bukan keadilan.

Edy menilai, jika Perpol yang jelas melanggar putusan MK saja tidak berani dibatalkan, maka publik harus bersiap. Masa depan mungkin lebih suram: negara yang tampak tenang tapi perlahan kehilangan jiwa sebagai negara hukum. Sejarah selalu memberi peringatan yang sama: negara tidak runtuh karena kritik. Negara roboh justru ketika kekuasaan menutup telinga.

Pertanyaan itu dia akhiri dengan tanda tanya besar.