DPR Siapkan Payung Hukum untuk Jemaah Haji Korban Bencana

Pada Selasa (23/12) lalu, suasana di Kompleks Parlemen Senayan cukup padat. Di balik pintu tertutup, Komisi VIII DPR RI dan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menggelar rapat kerja. Agenda utamanya serius: membahas nasib calon jemaah haji, khususnya korban bencana di Sumatera, yang terkendala melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

Persoalan ini bukan hal sepele. Menurut Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang, haji 2026 punya tantangan besar untuk tetap tepat waktu. Jadwal sudah menanti, mulai dari tahap pelunasan hingga penetapan kelayakan. Namun di lapangan, setidaknya di tiga provinsi, situasi bencana membuat segalanya jadi rumit.

"Ini tentu mengakibatkan tantangan buat kita," ujar Marwan.

Karena itu, lanjutnya, Komisi VIII sedang menyiapkan payung hukum. Tujuannya agar Kementerian Haji dan Umrah punya dasar yang kuat untuk mengambil langkah mitigasi, tentu saja tanpa keluar dari koridor peraturan yang ada.

"Kami butuh memberikan payung hukum untuk Menteri Haji mengambil langkah-langkah. Tapi tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan," tambahnya.

Marwan kemudian menjabarkan beberapa poin krusial. Misalnya, soal kuota calon jemaah yang gagal berangkat karena terdampak bencana. Kuota itu tak boleh sia-sia.

"Umpamanya karena terjadi bencana tidak terserap kuotanya, terus kuota itu diletakkan ke mana? Harus ada payung hukumnya," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelompokan jemaah yang jelas dan disiplin terhadap batas waktu. Pengalaman masa lalu jadi pelajaran berharga.

"Kalau tidak, akan terjadi seperti masa lalu. Akan kacau balau penempatan jemaah, antara kloter 1, kloter 2, kloter 3. Nah, itu tidak boleh lagi terjadi. Kalau sudah diputuskan kloter 1, itu tidak boleh pindah-pindah karena akan problem nanti di sana," papar Marwan.