INDEF Soroti Ekonomi 2025: Pertumbuhan Tersandera, Anggaran Prioritas Dipertanyakan

Senin lalu, tepat di penghujung tahun 2025, INDEF mengadakan diskusi akhir tahun. Temanya cukup menggambarkan situasi: "Liburan di Tengah Tekanan Fiskal". Para ekonom di sana mencoba mengurai dinamika ekonomi Indonesia sepanjang tahun yang penuh tantangan itu.

Dunia yang Bergejolak

Eisha Maghfiruha Rachbini, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, membuka pembahasan dengan gambaran global. Menurutnya, ketidakpastian masih jadi bumbu utama, terutama gara-gara kebijakan tarif dari pemerintahan Donald Trump di AS.

"Ekonomi dunia sebenarnya masih cukup resilien," katanya.

"Tapi proyeksi pertumbuhannya cuma 3,2 persen di 2025. Belum balik ke level sebelum pandemi."

Kebijakan tarif balasan Trump itu rupanya sudah mengacak-acak peta perdagangan. Impor AS dari China anjlok, dari 21 persen tinggal 10,43 persen. Sebaliknya, Vietnam naik pesat. Di tengah gejolak ini, negara ASEAN seperti Indonesia justru dapat berkah tersembunyi, jadi hub alternatif.

Target Jeblok dan Fondasi yang Rapuh

Lalu, bagaimana dengan dalam negeri? Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF, langsung menyoroti sederet target yang meleset. Pertumbuhan ekonomi kuartal III cuma 5,04 persen, kalah dari target 5,2 persen. Inflasi dan nilai tukar rupiah juga melampaui asumsi.

Esther tak sungkan mengkritik. "Fundamental ekonomi kita relatif rentan karena ketergantungan terhadap dunia luar yang tinggi," ujarnya.

"Sampai garam pun kita impor."

Dia menekankan, kemandirian di sektor pangan, energi, dan ekonomi harus jadi tolok ukur utama. Tanpa itu, kita cuma terus bergantung.

Program Besar yang Dipertanyakan

Esther juga menyoroti dua program pemerintah yang anggarannya fantastis. Pertama, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan separuh dari anggaran pendidikan.

"Implementasinya banyak yang keracunan dan basi," katanya lugas.

"Sebaiknya dialihkan dalam bentuk transfer uang saja. Biar terukur dan bisa diaudit."

Kedua, program Koperasi Merah Putih dengan anggaran ratusan triliun untuk puluhan ribu koperasi. Menurutnya, program semasif ini berisiko karena belum ada pilot project-nya. "Perlu pengawasan ketat dan kriteria yang jelas," tegas Esther.

Suku Bunga Turun, Tapi Kredit Mandek

Dari fiskal, kita beralih ke moneter. Ekonom INDEF Eko Listiyanto mencatat, BI rate turun lima kali sepanjang 2025. Kebijakannya ekspansif, tapi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi tak signifikan.

"Secara historis, untuk tumbuh 6 persen, butuh kredit minimal tumbuh 20 persen," jelas Eko.

"Target 8-12 persen untuk 2026 jelas tidak memadai."

Masalahnya ada dua: sektor riil yang rumit dan godaan instrumen SRBI. Iya, SRBI atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia itu. Imbal hasilnya 4-5 persen dengan risiko minim, sampai-sampai perbankan lebih suka 'parkir' duit di sana. Nilainya sudah Rp700 triliun! "Ini melenakan," tandas Eko. "Harus dikurangi kalau mau ekonomi tumbuh lebih tinggi."

Industri Tumbuh, Tapi Tanpa Lapangan Kerja

Ada fenomena aneh yang dipaparkan Imaduddin Abdullah, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF lainnya. Namanya 'jobless industrialization'. Industri logam dasar tumbuh 15 persen, tapi kontribusinya ke PDB di bawah 1 persen dan nyerap sedikit tenaga kerja.

"Sektor yang seharusnya serap banyak tenaga kerja, seperti tekstil dan kayu, justru kontraksi," jelas Imaduddin.

"Ini berbahaya. Bonus demografi bisa berbalik jadi bencana."

Data pun membuktikan kekhawatirannya. Jumlah pemuda yang menganggur dan tidak sekolah di kita lebih tinggi daripada Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Produktivitas kita juga stagnan, ketinggalan jauh dan hampir tersusul tiga kali lipat oleh China.

Fiskal Sesak, Investor Kabur?

Tekanan fiskal makin menjadi karena rasio pajak kita masih rendah. Yang lebih mencemaskan, arus investasi asing langsung (FDI) kita justru menurun dalam sepuluh tahun terakhir. Berbanding terbalik dengan tetangga-tetangga.

"Investor sekarang nggak lagi tertarik sama narasi 'pasar besar'," tegas Imaduddin.

"Mereka butuh kepastian kebijakan, biaya efisien, infrastruktur oke, dan integrasi dengan rantai pasok regional."

Struktur belanja 2026 juga menunjukkan perubahan drastis. Belanja modal dan transfer ke daerah dipotong, sementara anggaran program MBG melonjak ratusan persen. Perubahan paling ekstrem yang pernah ada.

Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?

Di akhir diskusi, INDEF merangkum sejumlah rekomendasi. Intinya sih, semua lini perlu perbaikan.

Fiskal harus diperkuat dengan basis pajak yang lebih luas dan sistem yang dimodernisasi. Program prioritas wajib punya indikator kinerja yang jelas, jangan asal gelontor dana.

Di sisi moneter, target pertumbuhan kredit harus lebih agresif, minimal 15-16 persen. Godaan SRBI yang 'melenakan' perbankan itu harus dikurangi.

Secara sektoral, fokus harus pada industri padat karya yang nilai tambahnya tinggi. Jangan lupa investasi di penelitian dan pengembangan, plus pelatihan ulang untuk tenaga kerja.

Terakhir, soal iklim investasi. Kata kuncinya satu: kepastian.

"Pengusaha sering nggak butuh insentif," tutup Imaduddin.

"Mereka butuh kepastian. Itu jauh lebih berharga."

Memasuki 2026, tantangan masih menumpuk. Dari perang tarif global sampai persaingan ketat di regional. INDEF menegaskan, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Harus berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Biar manfaatnya benar-benar sampai ke semua orang.