Forum Tanah Air Desak Pemerintah Buka Pintu Bantuan Asing untuk Korban Bencana Sumatera

Menghalangi Bantuan, Sebuah Pembiaran yang Mematikan

Bencana di Sumatera benar-benar menguji nurani dan kemampuan kita sebagai bangsa. Banjir bandang, longsor, galodo deretan musibah itu berulang, menyisakan penderitaan mendalam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dalam situasi darurat seperti ini, satu hal harus jadi hukum tertinggi: keselamatan manusia. Rakyat butuh pertolongan. Sekarang juga. Menolak bantuan di saat genting bukanlah wujud kedaulatan, melainkan sebuah kegagalan kemanusiaan yang nyata. Ego kekuasaan tak boleh mengalahkan nyawa.

Ketua Umum Forum Tanah Air (FTA), Tata Kesantra, menyoroti persepsi yang berkembang. Menurutnya, citra buruk yang melekat pada pemerintah muncul karena penanganan bencana yang kerap terlambat.

"Publik memandang negatif ketika bencana di Sumatera justru dijadikan panggung untuk nasionalisme sempit dan pencitraan politik. Pendekatan keamanan yang berlebihan, dengan berlindung di balik jargon kedaulatan negara, adalah harga yang harus dibayar," ujarnya.

Dia menegaskan, korban bencana bukanlah objek propaganda.

"Mereka adalah subjek hak yang wajib dilindungi negara. Kedaulatan yang sejati itu terlihat dari sistem mitigasi yang kuat, respons cepat, logistik memadai, dan korban tertangani. Nyatanya? Di banyak lokasi bencana, negara terlihat kewalahan, terlambat, dan kekurangan sumber daya," sambung Tata Kesantra.

Di sisi lain, bantuan kemanusiaan internasional seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman. Bantuan yang sifatnya sementara, transparan, dan terkoordinasi dengan basis kebutuhan korban bukanlah bentuk intervensi. Menyematkan stigma "pelanggaran kedaulatan" pada semua bantuan asing adalah logika usang, bahkan berbahaya. Tentu saja, bantuan luar negeri ini tidak serta-merta menggantikan tanggung jawab utama negara.

"Negara tetaplah aktor utama. Tugasnya memimpin koordinasi, menjamin akuntabilitas, memastikan bantuan sampai tepat sasaran. Nah, menghalangi bantuan saat negara sendiri sudah kewalahan? Itu namanya pembiaran. Pembiaran yang mematikan," tegasnya.

Lebih lanjut, Tata Kesantra menyoroti sikap pemerintah Prabowo Subianto.