Jakarta – Banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera belakangan ini menyisakan duka dan kehancuran. Melihat bencana itu, Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar), Ustaz Asep Syaripudin, punya pandangan yang tegas. Menurutnya, akar masalahnya bukan sekadar fenomena alam biasa. Kerusakan yang dilakukan manusia-lah pemicu utamanya.
Pria yang akrab disapa Kang UAS ini merujuk pada surat Ar Rum ayat 41. Ayat itu, katanya, sudah sangat jelas.
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Lalu, perbuatan tangan manusia seperti apa yang dimaksud?
“Jadi perbuatan tangan manusia disini adalah penebangan hutan secara liar, alih fungsi lahan, pembalakan, dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan segelintir orang atau oligarki,” jelas Ustaz Asep dalam sebuah video ceramahnya yang dikutip Suara Islam, Ahad (21/12/202%).
Ia menggambarkan betapa parahnya situasi. Ribuan nyawa melayang, fasilitas umum rusak berat. Semua itu, di matanya, adalah dampak langsung dari hilangnya jutaan hektar hutan. Hutan yang seharusnya jadi penahan air saat hujan deras, kini sudah tak berdaya.
“Ini menunjukkan telah terjadi ulah manusia berupa pembalakan hutan, alih fungsi lahan, dan kerusakan alam yang luar biasa,” tegasnya.
“Akibatnya, banjir bandang terjadi dan masyarakat yang tidak berdosa justru menjadi korban.”
Nah, di titik inilah Kang UAS menyoroti pemerintah. Bencana ini, menurutnya, harus jadi peringatan keras bagi pemerintahan baru, terutama Presiden Prabowo. Ia mendesak agar ada tindakan nyata terhadap pejabat dan pengusaha yang rakus. Yang lebih berbahaya, praktik perusakan ini seringkali punya payung hukum berjalan legal lewat izin dan tanda tangan pejabat.
Ia lantas mempertanyakan kinerja sejumlah kementerian. Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, hingga ESDM perlu dievaluasi total. Apakah para pejabatnya benar-benar kompeten dan punya integritas?
“Menurutnya, kalau bukan berbasis kompetensi dan integritas, maka ketika dia tetap menjabat itu khianat. oleh karena itu ini semestinya menjadi evaluasi bagi Presiden, menggantinya dengan orang-orang yang kompeten.”
Ucapan itu ia perkuat dengan sebuah hadis.
“Jika jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.”
Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari itu, baginya, adalah prinsip yang tak boleh diabaikan.
Di sisi lain, Kang UAS menekankan bahwa penanganan bencana tak boleh berhenti di pemberian bantuan. Itu hanya bersifat sementara. Pemerintah harus berani mengusut tuntas akar masalahnya, menelusuri kebijakan-kebijakan masa lalu, dan menindak tegas jika ditemukan kolusi.
Harapannya jelas: langkah tegas hari ini bisa mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Alam harus dikelola dengan benar, bukan untuk kepentingan segelintir orang, tapi demi keselamatan kita semua.
Artikel Terkait
Rem Blong Truk Pasir Picu Tabrakan Beruntun di Exit Tol Cilegon Timur
Presiden Prabowo Gelar Forum Dialog Bahas Arah Politik Luar Negeri
5 Februari dalam Catatan: Apollo 14 Mendarat di Bulan hingga Pemberontakan Kapal Belanda
Adies Kadir Segera Dilantik sebagai Hakim MK di Hadapan Presiden Prabowo