Wajah Kelam Sawit Ilegal: 9 Juta Hektare Tanpa Pajak dan Jejak Hantu

Mengerikan! Jika Data WALHI Akurat, Begini Wajah Negeri di Bawah 'Mr. Ijazah'

Bayangkan angka ini: sembilan juta hektare. Luasnya hampir menyamai seluruh Pulau Jawa. Itulah lahan sawit ilegal yang, menurut temuan WALHI, tumbuh subur bak jamur di musim hujan. Ratusan perusahaan beroperasi tanpa Hak Guna Usaha yang sah. Mereka seperti hantu ada, beraktivitas, mengeruk untung miliaran, tetapi nyaris tak punya jejak administratif yang jelas.

Akibatnya? Pajak menguap begitu saja. Negara dirugikan, sementara mereka meraup keuntungan bertahun-tahun. Dan ujung-ujungnya, yang datang bukan kemakmuran, melainkan bencana ekologi.

Persoalan pelik ini coba diurai dalam podcast MADILOG Forum Keadilan TV. Dibimbing jurnalis senior Margi Syarif, diskusi menukik ke akar masalah: tata kelola yang benar-benar amburadul. Uli Arta Siagian, aktivis WALHI, hadir untuk menguliti data-data yang selama ini mungkin tersembunyi.

Dan paparannya sungguh bikin merinding.

Menurut Uli, 9 juta hektare kebun sawit itu tak pernah membayar pajak. Fenomena ini sudah berlangsung sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ini bukan soal kecil," katanya. "Kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang beroperasi belasan tahun seperti badan hukum gelap. Mereka untung, sementara negara dan lingkungan yang menanggung rugi."

Narasi ini tentu memantik pertanyaan besar. Bagaimana bisa praktik sedemikian masif dibiarkan? Siapa sebenarnya yang diuntungkan?

Simak lebih lanjut pembahasannya dalam video berikut. Percakapan ini memberi gambaran nyata tentang carut-marut yang terjadi di balik industri raksasa tersebut.

Data-data itu, kalau benar, bukan sekadar pelanggaran administratif. Itu adalah cermin dari sebuah sistem yang bobrok. Dan di situlah letak keresahannya: kita seperti sedang menonton sebuah tragedi yang dipentaskan berulang-ulang, dengan aktor yang mungkin sama, hanya kostumnya yang berganti.