Merespons tragedi berdarah di Pantai Bondi, Sydney, Perdana Menteri Anthony Albanese akhirnya angkat bicara. Ia mengumumkan rencana besar: program pembelian kembali senjata api secara nasional. Serangan brutal yang menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya itu, rupanya, menjadi pemicu langkah tegas ini.
Rencananya, skema ini bakal menyasar senjata-senjata yang berstatus surplus, baru saja dilarang, atau jelas-jelas ilegal. Soal pendanaan, pemerintah pusat dan negara bagian sepakat untuk patungan. Nanti, otoritas di tiap negara bagian yang akan turun tangan mengumpulkan barang-barang itu. Tugas mengawasi proses penghancurannya? Itu jatuh ke pundak Kepolisian Federal Australia.
Kalau dilihat dari skalanya, program ini bukan main-main. Para pejabat memperkirakan ratusan ribu senjata api bisa lenyap dari peredaran. Angka yang fantastis, apalagi mengingat saat ini ada lebih dari empat juta senjata terdaftar di seluruh Australia. Tapi Albanese dan pemerintahannya tak cuma berhenti di situ. Mereka juga bakal mengencangkan aturan. Kepemilikan senjata, misalnya, akan dibatasi hanya untuk warga negara Australia. Jumlah senjata yang boleh dimiliki satu orang pun akan dipangkas.
Kalau kita mundur ke belakang, langkah ini punya preseden. Tahun 1996, Australia pernah melakukan hal serupa setelah penembakan massal di Port Arthur yang merenggut 35 nyawa. Kala itu, aksi tegas pemerintah berhasil menarik puluhan ribu senjata. Nah, program yang diumumkan Albanese sekarang ini disebut-sebut akan menjadi yang terbesar sejak reformasi besar-besaran hampir tiga dekade lalu. Sebuah langkah yang, bagi banyak orang, sudah sangat dinantikan.
Artikel Terkait
Manchester City Kembali Juara EFL Cup Usai Taklukkan Arsenal 2-0 di Wembley
Desakan Kuat untuk Dewas KPK Periksa Pimpinan Soal Tahanan Rumah Gus Yaqut
Lonjakan 16% Penumpang Kereta di Jawa Tengah Saat Lebaran 2026
Nottingham Forest Hajar Tottenham Hotspur 3-0 di Kandang Sendiri