KPK Segel Ruang Bupati Bekasi dalam OTT Kasus Perizinan

Suasana di Kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, mendadak tegang Kamis pagi. Ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, tak bisa dimasuki. Pintunya telah dipasangi garis segel merah-hitam yang tak asing lagi tanda khas KPK.

Belum jelas apa alasan pastinya. Namun, penyegelan ini bukan hanya terjadi di ruang sang bupati. Menurut kabar yang beredar, sejumlah ruangan di dinas teknis lain juga mendapat perlakuan serupa. Rupanya, ini bagian dari sebuah operasi penegakan hukum yang lebih besar.

Di lokasi, suasana hening tapi waspada. Aparat keamanan berjaga ketat, mengawasi setiap sudut. Tujuannya jelas: mencegah siapa pun masuk atau keluar tanpa izin penyidik. Semua ini untuk mengamankan dokumen dan barang bukti yang diduga terkait suatu perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan di Bekasi dan sekitarnya.

"Tim KPK tengah bekerja di lapangan untuk mengamankan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perizinan serta pengadaan barang dan jasa," terangnya, Kamis (18/12).

"Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT yang kami lakukan."

Di sisi lain, meski ruang bupati terkunci dan suasana terasa sepi, klaim dari internal menyebut roda pemerintahan tetap berjalan. Aktivitas pelayanan publik dikatakan masih berlangsung, meski tentu saja di bawah pengawasan ketat. Semua kini menunggu kejelasan resmi dari KPK perkembangan kasus yang sudah menyita perhatian banyak orang.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan atau keterangan sama sekali dari pihak Pemkab Bekasi maupun dari Ade Kuswara sendiri mengenai penyegelan yang tiba-tiba ini.