Prabowo dan Dilema Kekuasaan: Sebuah Analisis dari Kajian Politik Merah Putih

Menurut sebuah analisis politik yang cukup menggelitik, Presiden Prabowo Subianto digambarkan berada dalam posisi yang tak mudah. Ia disebut-sebut sebagai pemimpin yang "tersandera". Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, mengungkapkan pandangannya ini pada Kamis, 18 Desember 2025. Inti dari analisisnya berpusat pada dua pertemuan penting antara Prabowo dan Presiden China, Xi Jinping.

Pertemuan pertama terjadi akhir Maret hingga awal April 2024. Lalu, mereka bertemu lagi pada November di tahun yang sama. Dalam kunjungan-kunjungan itulah, Xi Jinping disebut menyapa Prabowo sebagai "Elected President Jokowi". Sebuah sapaan yang, bagi sebagian pengamat, punya makna tersendiri.

Sutoyo mengutip apa yang diucapkan Prabowo di hadapan pemimpin China itu. "Saya mendukung yang lebih dekat dan lebih berkualitas antara China dan Indonesia. Pencapaian beliau (Jokowi) akan jadi pedoman program saya. Saya akan melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo dan juga pencapaian pemimpin China," begitu kira-kira pernyataan Prabowo.

Nah, dari sinilah ceritanya mulai berliku. Pertemuan lanjutan antara Prabowo dan Jokowi di Solo pada 13 Oktober 2024 disebut bukan sekadar silaturahmi biasa. Ada agenda lain. Di kediaman Jokowi, mantan presiden itu konan menitipkan sejumlah orang untuk masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Tak hanya itu, Jokowi juga dikabarkan meminta Prabowo untuk tidak mengutak-atik program oligarki yang sudah mendapat lampu hijau dari Xi Jinping. Alasannya sederhana namun mencemaskan: ganggu program itu, maka oligarki bisa mengacaukan perekonomian negara.

Lalu, benarkah Prabowo cuma dikendalikan oleh apa yang disebut "Geng Solo"? Sutoyo punya pendapat berbeda. "Munculnya statement bahwa Presiden Prabowo dikendalikan Geng Solo (Jokowi), adalah tidak tepat, bahkan bisa menyesatkan," katanya.

Menurut dia, yang terjadi justru lebih kompleks. "Karena sejak awal sudah ada kesepakatan Prabowo dengan Xi Jinping, maka sesungguhnya Xi Jinping-lah yang mengendalikan Presiden Prabowo. Jokowi sejak jadi Presiden tidak lebih hanya sebagai boneka yang diremote oligark dan Xi Jinping," tegas Sutoyo.

Analisis ini mendapat penguat dari sebuah kasus nyata. Coba lihat peran Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua DEN dalam kasus Morowali. Dia disebut tidak berkoordinasi dengan Presiden, melainkan langsung dengan mitra utama China, Wang Yihan, yang ditunjuk langsung oleh Xi Jinping. Ini menunjukkan alur komunikasi dan kendali yang, bagi Sutoyo, sudah melenceng dari hierarki normal.

Di sisi lain, oligarki dalam negeri dianggap sudah merasa sangat kuat. Mereka menguasai banyak hal, bisa berbuat apa saja, dan tak takut pada siapa pun bahkan pada presiden sekalipun. Rasa aman mereka begitu besar. Kenapa? Karena mereka yakin punya sandaran. "Kalau terjadi sesuatu yang membahayakan Oligarki, dipastikan Cina akan melakukan dukungan militer untuk melindunginya," jelas Sutoyo.

Namun begitu, situasinya tidak hitam putih antara China dan Indonesia saja. Ada aktor global lain yang masuk dalam analisis ini. Amerika Serikat dan China, meski kerap tampak berseberangan, disebut secara kompak menerapkan ideologi Freemasonry sebuah penggabungan kekuatan kapitalis dan komunis. Sandiwara persaingan mereka, kata Sutoyo, hanyalah kedok untuk satu tujuan bersama: menguasai Indonesia.

"Kelompok kepentingan AS dan Cina, memiliki jaringan yang sangat besar. Kekuatan inilah yang mampu mengangkat Prabowo jadi presiden sekaligus mampu merongrong dan menjatuhkannya," ujarnya. Inilah alasan mengapa Prabowo disebut sebagai presiden yang tersandera.

Lalu, bagaimana dengan kabinetnya? Sekitar 60% menteri di Kabinet Merah Putih disebut sebagai "jongos Oligarki". Mereka adalah instrumen titipan yang siap melakukan gangguan, merongrong, bahkan memakzulkan Prabowo jika waktunya sudah tiba. Prediksinya jelas: begitu oligarki merasa terancam oleh kebijakan Prabowo, mereka akan berusaha menghancurkan atau melengserkannya.

Presiden pun tampak seperti tak berdaya. Ia mungkin bisa mengganti Kapolri yang menabrak kebijakannya, tetapi sangat sulit baginya melakukan reshuffle kabinet untuk membersihkan para "benalu" dari dalam. Kekuatannya terasa terbatas.

"Jika Prabowo tak bisa keluar dari situasi tersebut, menyerah dan pasrah pada kekuasaan distorsi tersebut, benar-benar bisa lebih cepat dipentalkan dari kekuasaan di tengah jalan," tegas Sutoyo.

Pada akhirnya, analisis ini menyimpulkan bahwa perjalanan Presiden Prabowo masih akan dikendalikan oleh tiga kekuatan besar: China, AS, dan oligarki yang sudah ber-tandem. Jokowi tetap punya peran, tetapi hanya sebagai mediator atau boneka yang tidak lagi dominan. Sebuah gambaran kekuasaan yang suram dan penuh dengan sandera.