Gubernur dan Wakilnya Tersandung KPK, Publik Geram: Hukum Mati Saja!

Baru-baru ini, KPK kembali melakukan penyitaan uang tunai dari kediaman seorang pejabat. Yang menarik, pejabat ini bukan sembarang orang. Dia adalah Pelaksana Tugas Gubernur, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur. Ironisnya, sang Gubernur sebelumnya juga sudah lebih dulu ditangkap karena kasus korupsi.

Kejadian ini tentu memantik pertanyaan yang sama: masih adakah harapan untuk negeri ini?

Suara publik pun mulai terdengar keras. Banyak yang menyerukan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat korup. "Ayo hukum mati para pejabat yang korup. Minimal potong tanganlah," tulis seorang warganet. Alasannya sederhana: biar ada efek jera. Selama ini, hukuman penjara dianggap tidak cukup. Bahkan, di balik jeruji besi pun, kehidupan mereka seringkali masih terbilang mewah. Ya, mana mungkin kapok dengan kondisi seperti itu?

Menurut sejumlah pengamat, akar masalahnya sebenarnya bisa dilihat dari satu pola yang terus berulang. Selama orang masih mau dan mampu menggelontorkan dana yang jumlahnya tidak masuk akal berkali-kali lipat dari pendapatan resmi jabatannya maka praktik korupsi akan tetap hidup. Itu logika yang sederhana, tapi nyata.

Bayangkan saja. Siapa sih yang percaya kalau ada orang rela mengeluarkan uang ratusan miliar, padahal gajinya cuma seratusan juta per bulan? Hitung-hitungannya nggak bakal nyambung. Dalam masa jabatan, pendapatan resminya mungkin cuma puluhan miliar, tapi biaya ‘masuk’-nya bisa sepuluh kali lipat lebih besar.

Jelas, itu korupsi.

“Kelak, kalau orang sudah ‘malas’ berebut jabatan, baru kemungkinan penegakan hukum sudah berjalan dengan semestinya,” tulis Azwar Siregar, mengomentari fenomena ini.

Pernyataannya seperti tamparan. Sebuah refleksi getir tentang sistem yang seolah memberi ruang bagi penyakit ini untuk terus tumbuh. Narasinya bukan lagi soal satu dua orang, tapi tentang sebuah lingkaran yang perlu diputus.