Mendagri Tito Desak Harmonisasi Program Papua, Komite Khusus Mulai Bergerak

Di Istana Negara, Jakarta, Selasa lalu, suasana terasa cukup serius. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian hadir dalam pengarahan Presiden untuk para Kepala Daerah se-Papua. Inti pembicaraannya jelas: percepatan pembangunan di Papua butuh kerja sama yang solid. Tito menegaskan, sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan daerah bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan.

Nah, di sinilah peran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, atau KEPP-OKP, menjadi krusial. Komite ini, kata Tito, sudah langsung bekerja sejak dilantik awal Oktober lalu.

"Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pelaksanaan tugas, jadi seperti apa komite ini akan bekerja," ujar Mendagri.

Pernyataannya itu disampaikan melalui siaran pers resmi Kemendagri.

Menurutnya, kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai program itu sangat mendesak. Selama ini, program dari kementerian dan lembaga di Papua masih sering berjalan sendiri-sendiri, terkesan sektoral. Kondisinya makin kompleks dengan perubahan struktur pemerintahan. Dari yang awalnya dua provinsi, sekarang Papua telah memiliki enam provinsi dengan total 42 kabupaten dan kota. Bayangkan betapa rumitnya menyelaraskan semua program pembangunan di wilayah seluas itu.

Di sisi lain, Tito juga menyoroti Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang diluncurkan Bappenas. Rencana itu, meski sudah ada, dinilainya masih perlu penyempurnaan. Caranya? Melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Tujuannya agar pendekatan yang digunakan tidak hanya dari atas (top-down), tapi juga menyerap aspirasi dari bawah (bottom-up).