Indonesia Mampu atau Rakyat yang Terlalu Sering Diminta Bertahan?

✍🏻 Balqis Humaira

Gue baca kalimat itu sekali. “Terima kasih concern anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi bencana ini.” Langsung berhenti.

Reaksi pertama? Oke, ini kalimat pemimpin. Tegas. Nggak merengek, nggak kelihatan kecil. Tapi… ada suara lain di kepala yang nggak mau diam.

Dia nyeletuk pelan, “Lo yakin yang ‘mampu’ itu negara? Atau rakyatnya yang lagi dipaksa mampu?” Nah, di titik ini semuanya jadi ribut.

Gue langsung kebayang wajah-wajah yang nggak pernah muncul di panggung pidato. Orang yang rumahnya kebanjiran berkali-kali. Ibu-ibu di dapur umum, masak dari sumbangan tetangga. Relawan yang masuk hutan jalan kaki karena akses pemerintah nggak nyampe. Mereka inilah yang selalu “mampu”. Bahkan seringkali, terlalu mampu. Sampai-sampai negara jadi kebiasaan numpang pada ketangguhan mereka.

Otak optimis gue masih berusaha nahan. “Ya tapi negara kan nggak bisa disalahin semua. Namanya juga bencana alam.” Iya sih.

Tapi kepala gue yang satunya langsung nyamber. “Kalau bencananya alam, iya. Tapi kalau dampaknya makin parah karena kebijakan, itu udah beda cerita.”

Dan ini yang bikin sesek. Kita sering banget salah kaprah. Banjir? “Cuaca ekstrem.” Longsor? “Curah hujan tinggi.” Padahal di belakangnya tuh, ada izin tambang dan sawit yang nggak terkontrol, alih fungsi lahan serampangan, plus tata ruang yang ugal-ugalan. Pengawasan? Setengah hati.

Jadi pas dengar “Indonesia mampu”, yang kepikiran malah pertanyaan ini: mampu kenapa pencegahannya selalu ketinggalan dari kerusakannya? Bukan pertanyaan jahat, kok. Cuma logis aja.

Kalau memang mampu, kenapa titik bencananya itu-itu lagi? Kenapa korbannya selalu kelompok yang sama? Dan kenapa setiap kejadian besar, responnya selalu terlihat kaget?

“Lo terlalu keras,” batin gue yang satu lagi masih ngotot. “Baru juga ngomong. Belum tentu nggak ada tindak lanjut.” Bisa jadi, sih.

Sayangnya, pengalaman ngajarin gue hal yang pahit: di sini, pidato sering lebih cepat sampai daripada pembenahan. Itu yang bikin kalimat tadi terasa riskan. Begitu seorang pemimpin bilang ke dunia, “Kami mampu,” maka setiap kegagalan setelahnya bukan lagi soal keterbatasan sumber daya. Itu jadi soal janji yang nggak ditepati.

Debat di kepala makin dalam.

“Ini soal harga diri bangsa. Masa iya tiap ada bencana kita buka tangan terus?”

“Harga diri bangsa itu,” bantah yang lain, “bukan soal nolak bantuan. Tapi soal memastikan rakyatnya nggak jadi korban kebanggaan kosong.”

Kena. Gue muak sama nasionalisme yang cuma hidup di slogan. Yang galak ke luar negeri, tapi lembek ke korporasi dalam negeri. Sok mandiri di pidato, tapi nyatanya masih bergantung di banyak sektor.

Jadi, kalimat “Indonesia mampu” itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi pernyataan kekuatan. Atau… tameng untuk nutupi lubang. Dan masalahnya, kita sudah terlalu sering pakai kalimat besar untuk nutupi lubang kecil yang dibiarkan membesar.

Makin ribut deh.

“Mungkin ini sinyal kepemimpinan baru. Lebih tegas,” kata sisi optimis.

“Atau cuma pengulangan gaya lama,” sahut sisi skeptis. “Kuat di citra, lambat di sistem.” Polanya klasik: sekali krisis, pejabat sibuk bilang “kita mampu”. Lupa bahwa korban nggak butuh afirmasi. Mereka butuh kehadiran yang nyata.

Kalimat itu mungkin dapat tepuk tangan di forum internasional. Tapi coba tanya di tenda pengungsian. Yang ditunggu bukan martabat bangsa. Yang ditunggu air bersih, obat, logistik, dan kejelasan. Ini bikin kepala gue akhirnya capek sendiri.

Gue nggak bisa serta-merta nyalahin. Tapi menelan mentah-mentah? Nggak bisa juga. Soalnya terlalu sering, “kami mampu” di lapangan artinya jadi: “Rakyat, tolong bertahan dulu ya.” Dan rakyat? Selalu patuh. Selalu kuat. Selalu diminta maklum.

Padahal, negara yang benar-benar mampu itu bukan yang berani nolak bantuan. Tapi yang nggak menjadikan rakyatnya tameng atas kegagalan kebijakan sendiri.

Jadi, kalau disuruh jujur, debat internal ini cuma berujung pada satu kesimpulan. Kalimat itu niatnya mungkin positif. Tapi bebannya berat banget. Begitu lo bilang “Indonesia mampu”, lo sedang mengunci diri sendiri. Mengikat janji ke jutaan orang. Janji itu nggak bisa ditebus dengan pidato lagi. Harus dengan kerja yang sunyi. Cepat, tepat, dan konsisten.

Kalau nggak, fungsi kalimatnya bisa berubah. Dari simbol kedaulatan, jadi pengingat kegagalan. Dan itu yang paling gue takutin. Bukan karena benci. Tapi karena gue capek berharap terus akhirnya kecewa. Ini bukan serangan personal. Ini cuma debat di kepala gue sendiri. Antara pengen percaya, dan pengalaman yang maksa gue untuk waspada.

Dan jujur aja… yang menang sementara ini bukan optimisme. Tapi kehati-hatian. Karena di negeri ini, yang paling sering “mampu” itu bukan negaranya. Tapi rakyatnya yang terlalu sering ditinggal.

(")