Tim KPK Usut Dugaan Korupsi Kuota Haji, Periksa Lokasi di Mina

Tim penyidik KPK akhirnya pulang. Mereka baru saja menyelesaikan pendalaman kasus dugaan korupsi kuota haji di Arab Saudi, dan kini sudah kembali ke Indonesia.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan kabar itu. Menurutnya, tim penyidik berhasil mengumpulkan sejumlah temuan penting selama di sana. "Sudah kembali," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12). "Kami menemukan beberapa hal di sana. Tim turun langsung melihat lokasi."

Lalu, apa yang mereka lakukan? Rupanya, penyidik tak cuma mengumpulkan dokumen. Mereka juga menguji kepadatan di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat jemaah menunggu sebelum melontar jumrah di Mina.

"Di Mina itu ada tempat menunggu, masing-masing negara dapat jatah sektornya sendiri," papar Asep. "Ada sektor 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, tim kami uji, apakah benar terjadi kepadatan di sektor-sektor itu atau tidak."

Pengujian ini penting. Tujuannya untuk mengonfirmasi apakah pembagian kuota haji Indonesia justru memicu penumpukan di satu titik. "Kita harus menguji setiap informasi yang masuk," ungkapnya. "Apakah pembagian kuota itu menyebabkan penumpukan? Atau justru sebaliknya? Fasilitas pendukungnya juga kami periksa."

Di sisi lain, tim penyidik juga melakukan koordinasi. Mereka bertemu dengan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi dan perwakilan Indonesia di sana. "Untuk haji 2024, kami cek semuanya. Mulai dari jumlah jemaah, reguler dan khusus, sampai dokumen-dokumen pelaksanaannya," tutur Asep. "Ada juga temuan lain, termasuk barang bukti elektronik."

Sebenarnya, pengecekan lapangan ini sudah direncanakan. Tujuannya sederhana: memastikan ketersediaan tempat dan akomodasi setelah ada tambahan kuota 20 ribu untuk Indonesia. Soalnya, beredar asumsi bahwa pembagian 50-50 antara haji khusus dan reguler itu cuma akal-akalan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan fasilitas.

"Ini jadi polemik. Banyak yang sangka tambahan kuota butuh tempat baru, padahal wukuf harus di Arafah, tidak bisa sembarangan," kata Asep dalam kesempatan terpisah, Senin (10/11) lalu. "Memungkin pemerintah Arab Saudi pasti sudah pertimbangkan ketersediaannya. Tapi asumsi saja tidak cukup, harus dibuktikan di lapangan."

Gurita Korupsi Kuota Haji