Pejabat Kemenhub Ditahan KPK, Diduga Atur Lelang Proyek Kereta Rp 12 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menahan seorang pejabat. Kali ini, tersangkanya adalah Muhammad Chusnul, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Medan. Proyek itu berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

“Setelah serangkaian penyelidikan dan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan dan menahan satu tersangka,” jelas Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di kantornya, Senin (15/12).

Chusnul bukan nama baru dalam kasus ini. Pria yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 2 Wilayah Sumatera Bagian Utara atau BTP Kelas 1 Medan periode 2021-2024 itu kini ditahan. Penahanan ini berlaku untuk 20 hari pertama, mulai 15 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.

“[Ditahan] di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rutan Klas I Jakarta Timur,” tutur Asep.

Sebelum Chusnul, KPK ternyata sudah lebih dulu mengamankan beberapa pihak lain. Mereka menahan Muhlis Hanggani Capah, yang juga pernah menjadi PPK di tempat yang sama. Tak hanya pejabat, dua pihak swasta, Eddy Kurniawan Winarto dan Dion Renato Sugiarto, juga sudah lebih dulu merasakan dinginnya jeruji besi.

Lantas, bagaimana modusnya?

Menurut penjelasan Asep, semuanya berawal di awal 2021. Saat itu, Chusnul yang berposisi sebagai PPK diduga melakukan pengondisian. Ia dikatakan memanipulasi pemenang lelang untuk dua proyek: pembangunan jalur Bandar Tinggi-Kuala Tanjung dan Jalur Kisaran-Mambang Muda.

Singkatnya, penentuan pemenang lelang seolah sudah diatur dari awal. Chusnul sendiri yang memutuskan, berdasarkan pengetahuan pribadinya tentang kinerja perusahaan-perusahaan yang dianggapnya “biasa bekerja” di lingkungan BTP. Perusahaan milik Dion Renato Sugiarto pun masuk dalam daftar pemenang itu.

Bahkan, peran Dion disebut lebih jauh. Chusnul menunjuknya sebagai ‘lurah’ sebutan untuk koordinator yang bertugas mengumpulkan dan mengatur permintaan sang pejabat kepada para rekanan.