Sutoyo Abadi: Benarkah Indonesia Menuju Pecah?

Suara itu kembali muncul, mengingatkan pada sebuah bayangan yang suram. Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi, dengan lantang menyatakan kekhawatirannya. Menurutnya, Indonesia sudah lama diserahkan ke tangan oligarki. Bahkan, sejak era pemerintahan Jokowi, kendali defacto negara ini sepenuhnya ada di genggaman mereka. Dan siapa pemain utamanya? Sutoyo menyebut satu nama: James Riyadi.

"Rasanya juga tidak salah baca," ujar Sutoyo, mengutip sebuah tulisan yang ia temui.

Tulisan itu berjudul “Eksistensi Rakyat China di Indonesia akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang.” Pernyataan keras ini beredar dari akun Facebook “Informasi Kegubernuran 9 Naga”, seperti yang dilaporkan terkini.id pada suatu hari di Mei 2021.

Lalu, apa dasar pernyataan tersebut? Sutoyo membeberkan rangkuman datanya.

Pandemi Covid-19, bagi sebagian orang, justru membawa angin keberuntungan. Ia menyoroti gelombang migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Indonesia yang berjalan, katanya, aman terkendali. Selama masa kritis pandemi, tercatat ada 1.238 penerbangan dari RRC yang mendarat di berbagai bandara di Nusantara, dari yang besar hingga bandara-bandara kecil. Tak hanya udara, laut juga jadi jalur. Sekitar 933 kapal besar dan sedang disebut berhasil membawa para emigran melalui pelabuhan-pelabuhan, termasuk yang terpencil.

Program pembukaan lapangan kerja yang dicanangkan pemerintahan Jokowi, dalam analisis Sutoyo, telah melampaui batas. Alih-alih 10 juta, hingga 2021 ia menyebut lebih dari 17 juta warga China telah berdiam di pelosok Indonesia. Semua ini, menurutnya, dijamin oleh 125 perusahaan konglomerasi 9 Naga untuk menetap dan menjadi WNI.

“Eksistensi Rakyat China akan mengeliminasi pribumi Indonesia dalam kurun 10 tahun mendatang,” tegas Sutoyo mengulang pernyataan itu. “Ada yang coba akan menyangkal, bilang itu hoax. Tapi fakta bicara apa adanya.”

Narasi tentang ancaman perpecahan ini ternyata bukan hal baru. Sutoyo menyambungkannya dengan ramalan lain. Novel Ghost Fleet yang dikutip Prabowo Subianto, misalnya, meramalkan Indonesia bakal bubar pada 2030. Jaraknya mirip, hanya sepuluh tahun dari sekarang.

Peringatan juga pernah datang dari masa lalu. Megawati Sukarnoputri, jauh hari di tahun 2001, mengingatkan bahwa Indonesia bisa menjadi "Balkan di Hemisfer Timur" jika kesatuan tidak dijaga.

Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah merinci lima skenario masa depan Indonesia yang suram. Skenario itu tertuang dalam sebuah buku.

Pertama, nasib terpecah belah seperti Balkan akibat sentimen kedaerahan. Kedua, berubah menjadi negara Islam bergaris keras yang meminggirkan Pancasila. Ketiga, menjadi negara semi-otoritarian yang arahnya tak jelas. Keempat, mundur kembali ke negara otoritarian penuh.

Dan yang kelima? Menjadi negara demokrasi yang stabil. “Hanya sedikit,” catat Sutoyo, “yang meramalkan skenario kelima ini bisa terjadi.”

Di tengah kekacauan yang ia gambarkan, rakyat sempat berharap pada Presiden Prabowo Subianto. Harapan untuk tindakan cepat guna menyelamatkan Indonesia.

Namun begitu, harapan itu seakan menguap. Sutoyo merasa belum ada respon nyata dari Presiden. Masalah TKA ilegal dan penguasaan SDA oleh asing, khususnya dari Cina, masih membayangi. Pidato-pidato yang disampaikan, dalam pandangannya, masih terperangkap dalam janji-janji kampanye belaka.

Keadaan justru memburuk. Sinyal perang antar etnis, menurutnya, sulit dihindari. Pergantian pengaruh dari Pax Americana ke Pax China menciptakan kekacauan ekonomi dan politik. Ia memberi contoh: penanganan banjir di Sumatra yang dianggap terlambat dan penuh sabotase, memicu kekecewaan mendalam.

“Bahkan beberapa daerah berkeinginan merdeka,” klaim Sutoyo, “daripada jadi korban para pejabat yang menjadi ‘Jogos’ penjajah gaya baru dan kekuatan kuning dari utara.”

Kerusakan makin menjadi. Penguasaan asing atas sumber daya alam terus berlangsung, pengrusakan hutan kian masif. Pasca-banjir, ia khawatir mafia tanah akan berebut lahan. Kemarahan rakyat, katanya, sudah menggumpal.

“Justru ketika negara berjalan tanpa arah dan kompas setelah berlakunya UUD 2002,” ungkapnya.

Di akhir pernyataannya, Sutoyo meletakkan syarat mutlak. Jika tidak segera kembali ke Pancasila dan UUD 45 yang asli, huru-hara sudah di depan mata. Perang antar etnis, bahkan perang saudara, bisa meletus. Indonesia pecah bukan lagi ramalan, tapi keniscayaan yang lebih cepat dari yang kita duga. Wallahu'alam.