Menteri Supratman Tekankan Transformasi Digital sebagai Fondasi Layanan Hukum

Di Grand Mercure Kemayoran, Senin (15/12/2025), suasana tampak serius namun penuh semangat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun yang digelar secara nasional. Pimpinan mereka hadir lengkap: Kepala Kanwil Jonny Pesta Simamora didampingi para kepala divisi, Farida Wahid, Zuliansyah, serta Fery Indrawan.

Acara pun dibuka. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, yang pertama menyampaikan laporan. Poin utamanya jelas: konsistensi program dan pengendalian kinerja yang terukur mutlak diperlukan. Ini semua untuk mendukung agenda-agenda strategis kementerian ke depannya.

Giliran Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memberikan arahan. Nadanya tegas dan visioner. Ia menegaskan, transformasi birokrasi dan digitalisasi layanan bukan lagi wacana, melainkan fondasi wajib untuk membawa kementeriannya go-internasional.

“Transformasi ini bukan cuma soal sistem,” tegasnya. Pola pikir aparatur dan masyarakat sebagai pengguna layanan juga harus ikut berubah.

Di sisi lain, Menteri mengapresiasi kesiapan semua unit kerja, termasuk kantor wilayah, dalam menyambut perubahan dan beradaptasi dengan sistem digital. Menurutnya, digitalisasi adalah jalan terbaik untuk mendorong transparansi dan efisiensi. Layanan publik, terutama di bidang administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, diharapkan bisa jauh lebih baik.

Pencapaian tertentu juga disoroti. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dipuji karena percepatan penyelesaian permohonan merek dan paten, plus penguatan sistem royalti yang berdampak ekonomi. Tak ketinggalan, apresiasi serupa ditujukan kepada Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang dinilai sukses mempercepat harmonisasi peraturan di daerah.

Sebagai penutup arahan, Menteri mengajak seluruh jajaran untuk menjaga integritas, memperkuat kolaborasi, dan berkomitmen penuh pada pelayanan publik yang transparan serta berorientasi pada masyarakat.

Usai pembukaan, Jonny Pesta Simamora sempat berbincang. Bagi dia, kehadiran Kanwil Kalbar dalam rapat ini adalah bukti dukungan nyata terhadap kebijakan nasional. Juga sekaligus komitmen untuk meningkatkan kinerja dan layanan hukum di daerah.

“Kami menyambut baik momentum ini,” ujar Jonny.

“Ini saat yang tepat untuk evaluasi menyeluruh dan menyelaraskan langkah strategis kita dengan kebijakan pusat.”

Lebih lanjut, arahan Menteri tentang transformasi birokrasi disebutkannya sebagai penguatan. Bagi Kanwil Kalbar, kata dia, adaptasi dan inovasi adalah keharusan. Sistem layanan digital diyakininya sebagai kunci untuk mewujudkan pelayanan hukum yang transparan, efisien, dan benar-benar menjawab kebutuhan warga Kalimantan Barat.

“Komitmen kami jelas,” tutup Jonny.

“Hasil rapat ini akan kami tindaklanjuti dengan sinergi internal yang lebih kuat, integritas aparatur, dan tentu saja peningkatan kualitas layanan. Semua demi manfaat nyata bagi masyarakat.”