Manajemen Negara Berbasis “Kira-kira”

✍🏻 Arsyad Syahrial

Pernyataannya singkat: “Saya kira rakyat masih tegar. Saya disambut dengan sangat baik.” Tapi, sungguh, kalimat itu bikin saya terpaku. Benar-benar.

Ini bukan sekadar salah ucap. Bukan. Ini lebih mirip sinyal alarm yang berdering dari pusat tata kelola krisis. Sebuah pertanda yang, kalau kita abaikan, risikonya bakal besar.

Soalnya, ketegaran rakyat itu bukan bahan tafsiran perasaan. Itu fakta sosial yang harus dibaca dari angka, dari data riil di lapangan. Menggantinya dengan kata “kira-kira” adalah langkah pertama menuju kebijakan yang meleset.

Setidaknya, ada empat kegagalan fatal yang terselip dalam logika “saya kira” itu.

Pertama, Data Lawan Asumsi

“Saya kira” itu bahasa pengamat. Bukan bahasa penguasa. Seorang pemimpin digaji bukan untuk menebak-nebak suasana hati rakyatnya, tapi untuk memastikan kondisi mereka lewat data. Kebijakan publik harus berdasar bukti, bukan impresi dari kunjungan singkat yang serba teratur.

Parameter ketegaran pasca bencana itu konkret: daya beli, stok pangan, sanitasi, atap yang layak. Kalau asumsinya sudah “rakyat tegar”, urgensi bantuan bisa tergerus. Yang terlihat saat pejabat datang dengan sambutan hangat seringkali bertolak belakang dengan sunyinya keprihatinan di balik tenda-tenda pengungsian.

Kedua, Jebakan Seremoni

Menyamakan keramahan dengan kesejahteraan adalah kekeliruan yang berbahaya. Rakyat kita punya budaya santun yang mengakar. Sejarah mencatat, bahkan di masa revolusi dulu, penduduk desa tetap menghormati tamu meski diri sendiri kekurangan.

Membaca senyum dan salam sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja? Itu namanya kenaifan. Pemimpin seharusnya mampu menembus batas seremoni, bertanya apa yang sebenarnya tersembunyi di balik lambaian tangan itu. Jangan sampai justru ketulusan rakyat membuat yang berkuasa lengah.

Ketiga, Romantisasi yang Toksik

Ucapan “rakyat masih tegar” terduhnya simpatik, tapi hati-hati. Di baliknya ada narasi yang menormalisasi penderitaan. Seolah-olah rakyat yang diam dan sabar adalah kondisi ideal. Padahal, dengan melabeli korban sebagai “orang sabar”, beban pemulihan bisa bergeser dari pundak pemerintah ke pundak rakyat yang sedang terluka.

Ini jelas keliru. Tugas pemerintah adalah memastikan rakyat tak perlu bersabar terlalu lama dalam kesulitan. Kesabaran rakyat adalah ujian keimanan mereka, tapi kecepatan penanganan adalah ujian kinerja presiden. Dua hal ini jangan sampai dicampur aduk.

Keempat, Jarak dan Empati yang Hilang

Ketika seorang penguasa masih mengira-ngira perasaan rakyatnya, itu pertanda jarak yang menganga lebar. Jarak antara istana yang nyaman dengan tenda pengungsian yang lembap. Trauma pascabencana itu rumit dan sering tersembunyi, tidak bisa dipahami hanya lewat kunjungan protokoler beberapa jam.

Mengira-ngira ketegaran seseorang yang baru kehilangan segalanya adalah penyederhanaan yang kejam. Rakyat tidak butuh ditebak. Mereka butuh didengar dan dilihat secara nyata. Pernyataan “saya kira” justru mengungkapkan ketiadaan kepekaan terhadap luka yang mungkin tak terucap.

Pada akhirnya, mitigasi bencana menuntut kepastian. Bukan asumsi. Rakyat butuh pemimpin yang berkata, “Saya tahu kondisinya berat, dan ini langkah konkret kami,” bukan yang berujar, “Saya kira… saya kira…”

Mencampurkan perasaan subjektif dengan tugas negara bukanlah empati. Itu kegagalan membaca prioritas. Dan dalam situasi darurat, kegagalan seperti itu bisa berakibat fatal.