APPSI Soroti Aturan Pasar Jaya: Pedagang Jangan Dijadikan Korban Kebijakan

Ngadiran juga meluruskan soal isu penghapusan tunggakan. APPSI, jelasnya, tidak pernah menuntut penghapusan total retribusi. Yang mereka minta adalah keringanan atau diskon, terutama bagi pedagang yang masih terimbas pandemi dan kondisi ekonomi yang belum stabil.

Merespons hal ini, Anggota Fraksi PDIP DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mencoba memberi penjelasan. Inti dari Raperda KTR, kata dia, adalah mencari titik keadilan. Pedagang tetap bisa berjualan, sementara bagi perokok, nantinya akan disediakan fasilitas khusus.

“KTR harus seimbang: kesehatan publik berjalan, ekonomi rakyat tidak dihantam,” papar Rio.

Proses pembahasan Raperda KTR sendiri sebenarnya belum final. Masih ada tahapan seperti Rapim, harmonisasi dengan Kemendagri, dan penyusunan Pergub yang bisa menjadi ruang koreksi.

Pandangan serupa datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Trisakti, Prof. Dr. Trubus Rahadiansyah, menyoroti sisi lain. Baginya, merokok adalah soal pilihan pribadi. Ia mempertanyakan urgensi perda yang justru menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan kalangan pedagang.

“Perda ini harus proporsional. Antara kesehatan, kepentingan ekonomi, dan budaya. Tolong dihormati, jangan dilihat hitam-putih,” kata Trubus.

“Memang, Perda KTR ini urgensinya apa? Tapi karena sudah masuk pembahasan, ya kita kawal saja. Tujuannya satu: jangan sampai merugikan pedagang, tapi juga tidak mengabaikan kesehatan.”