Opini Tanpa Data: Ancaman Nyata bagi Demokrasi di Era Medsos

Media sosial sekarang ini ibarat alun-alun raksasa. Semua orang bisa datang, berteriak, atau sekadar berbisik. Suara kita bisa langsung terdengar oleh ribuan, bahkan jutaan orang. Kebebasan itu luar biasa, ya? Tapi di balik kemudahan itu, ada masalah pelik yang mengintai. Opini yang cuma asal ceplok, tanpa data pendukung, sering kali dianggap sebagai kebenaran mutlak. Ini bukan cuma soal etiket berkomentar di internet. Lebih dari itu, fenomena ini menggerogoti kualitas percakapan publik kita dan, jujur saja, mengancam sendi-sendi demokrasi.

Sebenarnya, beropini itu hak setiap orang. Wajar saja kalau pandangan kita itu subjektif, lahir dari pengalaman dan perasaan pribadi. Masalahnya mulai menganga ketika opini itu disampaikan tanpa satu pun fakta yang dicek kebenarannya, lalu disebar-luaskan seolah-olah itu adalah berita yang sudah pasti. Menurut sejumlah pengamat, algoritma media sosial malah sering memperparah keadaan. Konten yang emosional dan provokatif, misalnya, punya peluang viral yang jauh lebih besar ketimbang tulisan berbasis data yang butuh waktu untuk dicerna.

Nah, bayangkan kalau ruang diskusi kita dipenuhi oleh opini semacam itu. Diskusi sehat lama-lama akan punah. Ruang dialog yang mestinya untuk saling memahami, berubah jadi gelanggang adu jotos. Perbedaan pendapat tak lagi dijawab dengan argumen, tapi dengan teriakan dan keyakinan buta. Pada akhirnya, siapa yang paling lantang atau punya followers terbanyak, dialah yang dianggap paling benar. Fakta? Ia sering kalah telak oleh popularitas.

Dampaknya lebih jauh lagi. Opini tanpa data itu ibarat pintu gerbang bagi disinformasi dan polarisasi. Isu-isu penting mulai dari kebijakan negara, vaksinasi, sampai konflik di masyarakat dibahas secara serampangan. Potongan informasi diambil, dipelintir, lalu disajikan untuk mendukung narasi tertentu. Bagi yang tidak terbiasa menyaring info, mudah sekali terjebak dan ikut-ikutan menyebarkannya. Akibatnya bisa runyam: kepanikan massal, atau yang lebih parah, hilangnya kepercayaan pada lembaga-lembaga publik.

Di sisi lain, kualitas keputusan kolektif kita sebagai bangsa juga terancam. Ruang publik yang ideal mestinya jadi tempat bertukar gagasan berdasarkan fakta dan nalar. Tapi ketika yang mendominasi justru opini panas dan tanpa dasar, kebijakan publik berisiko besar dibentuk oleh desakan emosional semata. Bukan oleh kebutuhan riil masyarakat. Kalau dibiarkan, demokrasi kita sendiri yang akan tergerus.