Di lobi Hotel Sultan, Jakarta, suasana terasa tegang usai rapat pleno penting. Nasaruddin Umar, yang hadir bukan sebagai Menteri Agama, melegakan suara. Ia menegaskan dengan jelas bahwa pemerintah sama sekali tak ikut campur dalam urusan internal Nahdlatul Ulama. "Ya jadi gini," ujarnya, "NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri."
Kalimat itu ia ulangi, untuk penekanan. "Saya ulangi ya, NU selalu punya cara. Makanya, selaku pemerintah, kami tidak terlibat untuk mengurus hubungan internal NU, apalagi PBNU."
Kehadirannya di tempat itu, tegasnya, murni dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rais Syuriyah NU. "Saya datang ke sini sebagai Rais," katanya. Ia berharap keputusan yang diambil dalam rapat bisa menjadi solusi terbaik bagi organisasi tersebut.
"Insyaallah, ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan," pungkas Nasaruddin, "dengan terjaganya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama ini."
Keputusan dari Rapat yang Ricuh
Rapat pleno yang digelar Selasa (9/12) itu akhirnya menghasilkan keputusan: KH Zulfa Mustofa ditunjuk sebagai Penjabat Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri hampir seluruh pucuk pimpinan. Mulai dari Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Rais Syuriyah Mohammad Nuh, para wakil rais seperti Afifuddin Muhadjir dan Anwar Iskandar, hingga sejumlah nama seperti Cholil Nafis, Fahrur Razi, Khofifah Indar Parawansa, Saifullah Yusuf, dan Gudfan Arif.
Artikel Terkait
Chef Prancis di Dapur Pengungsian: Dari Hotel Bintang Lima ke Panggung Kemanusiaan
Jambret Dikejar dengan Salam dan Permisi: Panduan Satir yang Bikin Warganet Geram
Hujan Deras Guyur Jakarta, 52 RT dan 17 Ruas Jalan Terendam
Tasawuf yang Membumi: Ketika Spiritualitas Berjumpa dengan Kearifan Nusantara