Program Makan Bergizi Gratis Sasar 36 Ribu Penyandang Disabilitas Mulai 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya akan menyentuh kelompok penyandang disabilitas mulai tahun depan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa mereka masuk dalam daftar prioritas penerima manfaat. Rencananya, program ini akan langsung dijalankan.

“Jadi Makan Bergizi Gratis untuk disabilitas ini insyaallah nanti menyasar untuk tahun depan ini,” ujar Gus Ipul usai menghadiri peringatan Hari Disabilitas Internasional di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/12).

Ia melanjutkan, “Awal-awal ini, kira-kira 36 ribu penyandang disabilitas kita beri makan dua kali, pagi dan siang. Yang mana ini diantar.”

Mekanisme distribusinya memang dirancang langsung ke rumah. Gus Ipul menjelaskan bahwa makanan akan diantarkan ke alamat masing-masing penerima. Yang menarik, peran pengantar ini tak hanya sekadar kurir.

“Jadi kader-kader desa itu yang akan menyerahkan, mengirimkan, sekaligus dia caregiver,” katanya.

Menurutnya, para kader ini juga akan memberikan perhatian dan perawatan, tidak hanya untuk penyandang disabilitas, tapi juga lansia yang masuk dalam cakupan program. Untuk lansia sendiri, targetnya mencapai 100 ribu orang.

“Karena ini ada lansia dan ada penyandang disabilitas. Untuk lansianya 100 ribu, untuk penyandang disabilitasnya 36 ribu,” tandasnya.

Di sisi lain, respons datang dari anggota Komisi Nasional Disabilitas, Fatimah Asri Mutmainnah. Ia menyambut baik itikad pemerintah ini.

“Itikad beliau (Presiden Prabowo Subianto), political will, memberikan Makan Bergizi Gratis dua kali sehari bagi penyandang disabilitas sangat bagus,” katanya.

Namun begitu, Fatimah mengingatkan bahwa niat baik saja tidak cukup. Implementasi di lapangan harus dikawal ketat agar tepat sasaran. Salah satu tantangan besar adalah mekanisme penyaluran bagi penyandang disabilitas yang tidak bersekolah.

“Tetapi yang menjadi perhatian kita, yang harus diperhatikan itu, disabilitas ini banyak yang nggak sekolahnya daripada yang sekolahnya. Yang ada di SLB tidak menjadi masalah,” ujar Fatimah.

Ia lantas bercerita, “Bagaimana yang tidak sekolah? Saya kemarin bertanya kepada Badan Gizi Nasional, ‘Kalau yang tidak sekolah gimana caranya?’ Disampaikan bahwa pada jam tertentu akan dikumpulkan di satu tempat dan itu diberikan.”

Menurut Fatimah, solusi pengumpulan di satu titik itu justru menyisakan persoalan lain: mobilitas. Bagi banyak penyandang disabilitas, bepergian bukan hal yang sederhana. Kebutuhannya beragam dan rumit.

“Ini yang harus menjadi perhatian, nggih. Bahwa mobilisasi bagi disabilitas itu tidak sederhana. Ada kebutuhannya bermacam-macam,” tuturnya.

Ia menekankan, sebuah kebijakan yang bagus harus diiringi mekanisme yang terarah dan inklusif. Pada akhirnya, pemenuhan hak disabilitas adalah tanggung jawab kolektif.

“Mungkin saya bisa menyampaikan… ketika kita bicara ada pemberdayaan, saya sangat senang memang inilah tanggung jawab dari pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini adalah tanggung jawab kita semua,” pungkas Fatimah.