Putusan itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sebuah pukulan bagi demokrasi. Mereka bilang, perubahan aturan main di tengah jalan seperti itu membuka celah untuk kepentingan jangka pendek. Imbasnya, kata mereka, akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.
Betul juga sih. Itulah bencana nasional sesungguhnya yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia hingga lima tahun ke depan.
Di sisi lain, bencana alam seperti banjir di Sumatera terasa seperti dipinggirkan. Padahal, korban dan penderitaan mereka nyata adanya. Jadi, pertanyaannya kini bukan cuma soal teknis administratif penetapan status. Tapi lebih ke mana prioritas dan perhatian negara ini sebenarnya diarahkan.
Memang, dua peristiwa ini sifatnya berbeda. Yang satu politik, yang lain alamiah. Namun begitu, keduanya sama-sama punya dampak besar bagi kehidupan orang banyak. Hanya saja, respons terhadap keduanya terasa sangat timpang. Itu yang bikin banyak orang geram.
Artikel Terkait
Gelombang Emas Golden Retriever Serbu Buenos Aires untuk Rekor Dunia
Gempuran LGBT dan Ancaman Runtuhnya Generasi: Alarm yang Tak Boleh Diabaikan
Ratusan Mobil Berisi Jenazah Teronggok di Aceh, Warga Desak Presiden Turun Langsung
Kompolnas Usulkan Penguatan Fungsi dan Perubahan Mekanisme Pencalonan Kapolri