Putusan itu dianggap oleh sebagian kalangan sebagai sebuah pukulan bagi demokrasi. Mereka bilang, perubahan aturan main di tengah jalan seperti itu membuka celah untuk kepentingan jangka pendek. Imbasnya, kata mereka, akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.
Betul juga sih. Itulah bencana nasional sesungguhnya yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia hingga lima tahun ke depan.
Di sisi lain, bencana alam seperti banjir di Sumatera terasa seperti dipinggirkan. Padahal, korban dan penderitaan mereka nyata adanya. Jadi, pertanyaannya kini bukan cuma soal teknis administratif penetapan status. Tapi lebih ke mana prioritas dan perhatian negara ini sebenarnya diarahkan.
Memang, dua peristiwa ini sifatnya berbeda. Yang satu politik, yang lain alamiah. Namun begitu, keduanya sama-sama punya dampak besar bagi kehidupan orang banyak. Hanya saja, respons terhadap keduanya terasa sangat timpang. Itu yang bikin banyak orang geram.
Artikel Terkait
Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup dengan Tokoh Oposisi
Di Balik Rerimbunan Srengseng, Babeh Icam Bertahan Setia Meski Demam Akik Sudah Redup
Kredibilitas Pasar Modal Indonesia Terancam, MSCI Siap Turunkan Status
Kisah Tukang Es Gabus: Simpati yang Menguap Saat Korban Berbalik Ngelunjak