Prabowo Dihadapkan Tagihan Rp51,82 Triliun untuk Bangkitkan Sumatera Pasca-Bencana

Rapat koordinasi di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Ahad malam (7/12/2025) berlangsung cukup intens. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan laporan yang tak main-main: total dana yang dibutuhkan untuk membangun kembali Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana mencapai Rp51,82 triliun. Angka yang fantastis.

Pendataan di Aceh sendiri masih terus berjalan. Namun, gambaran kerusakannya sudah sangat jelas dan memilukan. Hingga saat ini, tercatat puluhan ribu rumah warga tepatnya 37.546 unit mengalami kerusakan. Itu baru permukaannya saja.

Infrastruktur vital hancur berantakan. Jembatan putus, jalan terbelah, sekolah dan tempat ibadah rata dengan tanah. Pondok pesantren, rumah sakit, hingga puskesmas tak luput dari amukan bencana. Belum lagi sektor pertanian dan peternakan warga yang luluh lantak; sawah, kebun, dan tambak rusak parah. Perkantoran pemerintah pun tak berkutik.

“Untuk Aceh saja, pemulihan sampai kondisi seperti semula membutuhkan anggaran Rp25,41 triliun,” ujar Suharyanto dalam paparannya.

Angka itu merupakan hitungan sementara dari Kementerian PUPR. Besar, ya. Tapi itu baru untuk satu provinsi.

Di Sumatera Utara, ceritanya tak jauh berbeda. Proses pendataan masih berlangsung, tapi perkiraan kasar sudah bisa dibuat. Dari koordinasi dengan Kementerian PUPR, kebutuhan dana untuk mengembalikan kondisi di sana dipatok sekitar Rp12,88 triliun.

“Wilayah Sumatera Utara datanya seperti itu, Bapak Presiden. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Untuk mengembalikan kondisi semula, rehabilitasi dan rekonstruksi membutuhkan anggaran sekitar Rp12,88 triliun,” jelas Suharyanto.

Sementara itu, situasi di Sumatera Barat mulai menunjukkan titik terang. Meski begitu, jangan dikira semuanya sudah beres. Di Kabupaten Agam, misalnya, sejumlah wilayah masih terisolasi beberapa kecamatan dan lima nagari belum terjangkau dengan baik. Untuk memulihkan daerah ini, dibutuhkan anggaran tak kurang dari Rp13,52 triliun.

“Dua kabupaten ini masih penanganan khusus. Di Agam, ada beberapa kecamatan dan lima nagari yang masih terisolasi. Untuk memulihkan hingga kembali seperti semula atau lebih baik, dibutuhkan anggaran Rp13,52 triliun,” tambahnya.

Ketika angka-angka dari tiga provinsi itu dijumlahkan, totalnya mengerikan: Rp51,82 triliun. Sebuah biaya pemulihan yang sangat besar.

Di tengah situasi darurat seperti ini, muncul usulan yang cukup menohok. Ada yang berpendapat, dana sebesar itu bisa diambil dari program lain yang dianggap kurang prioritas. Misalnya, dengan mengalihkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program sejenis untuk sementara waktu.

“Cukup diambilkan dari program MBG 2 bulan. Siswa-siswa gak bakal mati kelaparan kalau 2 bulan MBG di stop dan dananya dialihkan untuk pemulihan Sumatera,” begitu kira-kira argumen yang beredar.

Usulan itu tentu memantik perdebatan. Di satu sisi, kebutuhan korban bencana sangat mendesak dan nyata. Di sisi lain, memotong program sosial selalu punya konsekuensi politik dan ekonomi yang rumit. Presiden Prabowo, yang mendengar langsung laporan itu, kini memegang bola panas untuk memutuskan prioritas anggaran di tengah keterbatasan yang ada.