Bencana Aceh dan Lahan Pinus Milik Prabowo yang Kembali Disorot

Banjir dan longsor yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatera belakangan ini memang memilukan. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat semua merasakan dampaknya. Di tengah situasi ini, sorotan justru mengarah pada sebidang lahan luas di Aceh Tengah. Lahan itu adalah Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari (PT THL), perusahaan yang diakui Presiden Prabowo Subianto sebagai miliknya.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional dengan lantang menuding bencana di Aceh, terutama di Aceh Tengah, beririsan dengan wilayah kerja perusahaan tersebut. Lewat akun X-nya, JATAM menyebut banjir yang melumpuhkan Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, dan Aceh Utara itu terjadi di area yang tumpang tindih dengan konsesi PT THL.

Perusahaan ini punya izin seluas 97.300 hektar berdasarkan SK.556/KptsII/1997, berlaku hingga Mei 2035. Izinnya untuk menanam pinus dan ekaliptus, yang kayunya dipasok ke PT Kertas Kraft Aceh. Meski begitu, data Dinas LHK Aceh pada masa itu mencatat luas konsesi di Aceh Tengah dan Bener Meriah 'hanya' 93.000 hektar. Ada selisih angka yang cukup signifikan.

Pengakuan Lama di Debat Pilpres

Isu kepemilikan lahan Prabowo ini sebenarnya sudah basi. Tapi selalu relevan dibicarakan, terutama saat bencana datang. Kilas balik ke 2019, dalam debat capres, Joko Widodo sempat menyentil aset lahan sang rival: 220 ribu hektar di Kaltim dan 120 ribu hektar di Aceh Tengah.

Prabowo tak membantah. Tapi dia langsung berkelit.

"Itu benar, tapi itu HGU (hak guna usaha), itu milik negara," ujarnya kala itu di Hotel Sultan, Jakarta, 17 Februari 2019.

Dia bilang siap mengembalikan lahan itu kapanpun negara minta. Alasannya, pengelolaan itu dilakukan agar aset strategis tidak jatuh ke tangan asing. Posisinya sebagai nasionalis dia tekankan. Kepala Dinas LHK Aceh saat itu, Syahrial, membenarkan akuisisi PT THL oleh Prabowo dari Bob Hasan lewat BPPN pasca krisis moneter 1998.

Nama Besar Absen, Tapi Keluarga Dekat Hadir

Yang menarik, meski mengaku pemilik, nama Prabowo sama sekali tidak muncul dalam struktur PT THL versi 2024. Susunannya justru diisi nama-nama lain yang tak kalah menarik.

Komisaris Utama: Sukasno.
Komisaris: Suhary Zainuddin Basyariah.
Direktur Utama: Edhy Prabowo.
Direktur Operasional: Sofyan Alparis.
Direktur Keuangan: Muhammad Harrifar Syafar.

Nama Edhy Prabowo langsung mencolok. Dia mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dari Partai Gerindra yang harus mendekam di penjara karena kasus suap benih lobster. Edhy divonis 5 tahun dan bebas bersyarat Agustus 2023. Posisinya sebagai Dirut di sini jelas memperkuat kesan bahwa perusahaan ini adalah bagian dari jaringan politik dan bisnis di sekitar Prabowo.

Kemarahan Generasi Muda yang Merasa Dikhianati

Bencana ini tak cuma soal air dan tanah longsor. Tapi juga soal amarah yang menggelegak, terutama dari anak muda. Virdian Aurellio, kreator konten gerakan LawanButaPolitik, menyuarakannya dengan keras.

Dia mengkritik habis respons pemerintah yang dianggap lamban dan tidak transparan. Bahkan, dia menyindir langsung Presiden Prabowo yang pernah berpendapat bahwa deforestasi tidak akan menyebabkan bencana, karena sawit pengganti hutan itu "juga pohon".

Dalam acara Bola Liar di Kompas TV, Virdian menyatakan generasinya punya hak untuk marah.

"Saya pribadi sudah enggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua," katanya dengan nada getir.

Argumennya sederhana tapi menusuk: para elite hari ini menikmati keuntungan dari tambang, sawit, dan penggundulan hutan. Sementara generasi mudalah yang akan menanggung akibatnya puluhan tahun ke depan.

"Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit, deforestasi, di 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam. Mereka sudah enggak ada, sudah mati," ujar Virdian.

Dan kalimat penutupnya sungguh menyentak, mewakili rasa frustrasi yang mendalam.

"Kami hidup masih lama. Kebagian duitnya enggak, ikut tenggelam, iya."