Koalisi Negara Timur Tengah dan Asia Tolak Rencana Israel Buka Rafah Satu Arah

“Memastikan kebebasan bergerak bagi penduduk, dan menahan diri dari memaksa penduduk Jalur Gaza untuk pergi,” jelas pernyataan itu lebih lanjut. Gagasannya adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan warga Gaza bertahan di tanah mereka sendiri, bukan terusir. Partisipasi mereka dalam membangun kembali tanah air dianggap sebagai bagian dari visi komprehensif untuk memulihkan stabilitas dan memperbaiki nasib kemanusiaan di sana.

Laporan dari AFP pada Rabu pekan lalu mengonfirmasi sumber ketegangan ini. Israel memang menyatakan akan membuka penyeberangan Rafah, namun secara eksklusif dari Gaza ke Mesir. Tujuannya disebutkan untuk memungkinkan warga keluar dari wilayah yang hancur itu.

Tapi rencana itu langsung terbentur. Mesir yang jadi pihak penerima langsung membantah keras. Kairo bersikukuh belum pernah menyetujui kesepakatan semacam itu. Posisi Mesir jelas: penyeberangan utama harus dibuka dari kedua arah, tidak boleh sepihak.

Sebenarnya, membuka kembali Rafah bukan hal baru. Itu adalah bagian dari peta jalan perdamaian Trump untuk Palestina, sesuatu yang juga sudah lama didesak oleh berbagai badan PBB dan organisasi kemanusiaan. Hanya saja, sejak gencatan senjata Oktober lalu, Israel terlihat menunda-nunda penyelesaiannya. Alasan yang dikemukakan beragam, mulai dari soal Hamas yang dianggap gagal mengembalikan semua jenazah sandera, hingga perlunya koordinasi teknis yang lebih matang dengan Mesir.

Jadi, situasinya masih mandek. Di satu sisi ada desakan dari koalisi negara-negara untuk mencegah pengusiran, di sisi lain ada rencana sepihak yang ditolak oleh pihak yang justru akan menerima dampak langsungnya. Rafah sekali lagi menjadi simbol, bukan hanya perbatasan fisik, tapi juga pertarungan politik dan kemanusiaan yang rumit.