Di tengah perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, melontarkan usulan yang cukup mencuri perhatian. Ia menginginkan pemilihan kepala daerah mulai dari bupati, gubernur, hingga wali kota kembali dipilih oleh anggota DPRD. Yang menarik, usulan ini disampaikannya langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil kemudian menjabarkan alasannya kepada para wartawan di sekitar Istora Senayan, Jakarta, Jumat lalu. "Kami di Golkar memang rutin memberi masukan ke Bapak Presiden," ujarnya. Salah satu fokusnya adalah sistem pemilu yang menurutnya perlu dirombak.
"Harusnya kita bisa menggelar pemilu yang tak menguras anggarannya. Biayanya harus ditekan, tapi kualitasnya tetap bagus," tambah Bahlil, menekankan poinnya.
Menurutnya, politik yang mahal justru berbahaya. Biaya tinggi itu akan mempersempit peluang bagi calon-calon potensial yang mungkin kurang mampu secara finansial. "Efeknya jelas," katanya. "Orang-orang berkualitas tapi modalnya pas-pasan, ruang mereka jadi sangat terbatas. Ini terjadi di semua level, pilkada maupun pilgub."
Inti usulannya jelas: kembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD. Bahlil berharap gagasan ini bisa dikaji serius, terutama dalam proses revisi undang-undang politik yang sedang berjalan. Baginya, ini soal membuka ruang demokrasi sekaligus menghemat uang negara.
Artikel Terkait
Truk Muatan Nyemplung ke Pembatas, Lalu Lintas Kuningan Sempat Lumpuh
MK Tegaskan Polri Boleh Duduki Jabatan Sipil Tanpa Harus Pensiun
Prabowo dan Rupiah Melemah: Saatnya Uji Nyali Calon Deputi BI
Tragis di Surabaya: Korban Pengeroyokan Tewas Usai Kabur dari Lokasi Kejadian