Komisi V Siap Usut Dugaan Negara dalam Negara di Bandara Morowali

Langkah tegas akan diambil oleh Komisi V DPR. Ketuanya, Lasarus, menyatakan komisinya bakal menyelidiki sejumlah laporan bermasalah seputar aktivitas di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Kabarnya, pelanggaran itu beragam mulai dari cara rekrutmen karyawan yang dibayar pakai yuan, sampai kemungkinan adanya kegiatan ilegal lewat pelabuhan di kawasan itu.

Rencananya, Komisi V memang mau turun langsung ke lokasi. Cuma, jadwal mereka lagi sangat padat. Kunjungan itu baru bisa dilakukan setelah semua agenda yang sudah fix selesai.

“Ya, kami akan ke sana ya, nanti. Karena jadwal sudah padat, sudah penuh,” ujar Lasarus di Bandung, Jumat lalu.

Ia menambahkan, soal keamanan sebenarnya perangkat kita sudah komplet. Ada bea cukai, imigrasi, polisi, hingga Bakamla. “Jadi tidak boleh ada yang namanya negara dalam negara,” tegasnya.

Namun begitu, semua informasi yang beredar harus dikonfirmasi dulu. Khusus untuk tenaga kerja asing, Lasarus bilang kehadiran mereka boleh-boleh saja asal semua aturan dipatuhi. “Kalau tidak memenuhi aturan, itu pelanggaran. Tapi kalau sesuai aturan, ya tidak masalah. Aturan kita sudah lebih dari cukup,” katanya.

Fokus Komisi V, jelas dia, ada di aspek perhubungan termasuk pengawasan bandara. Lasarus tidak main-main. Ia mengancam akan minta penutupan bandara jika sekali saja ditemukan penerbangan internasional yang langsung masuk atau keluar dari IMIP tanpa melalui prosedur imigrasi dan bea cukai.

“Saya pernah bilang, kalau satu kali saja kami temukan ada penerbangan internasional langsung mendarat di IMIP dan dari sana terbang ke luar negeri tanpa proses keimigrasian dan kepabeanan, kami akan minta bandara itu ditutup,” tegasnya.

Sayangnya, buat saat ini data yang mereka pebelum cukup. Lasarus memastikan akan ada pengumpulan fakta lebih dulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Bisa jadi, akan dibentuk panitia kerja khusus. “Kami akan cek dulu. Sejauh mana nanti kita lihat, apakah perlu kami bentuk panja khusus atau tidak,” pungkasnya.

Di sisi lain, ekonom Ichsanuddin Noorsy ikut angkat bicara. Ia mengklaim punya informasi dan data yang cukup lengkap tentang operasional industri di Morowali. Mulai dari rekrutmen, kondisi pelabuhan, sampai soal selisih data ekspor-impor Indonesia dan China.

Bagi Ichsanuddin, isu bandara sebenarnya bukan masalah inti. Itu cuma gejala dari persoalan yang jauh lebih besar.

Yang justru bikin dia khawatir adalah kondisi pelabuhan laut di kawasan itu.

“Yang paling berbahaya menurut saya justru isu seaport, ujungnya soal bea cukai dan soal imigrasi,” katanya pada hari yang sama.

Menurutnya, pelabuhan itulah sumber risiko terbesar karena diduga beroperasi tanpa pengawasan yang seharusnya. Lebih parah lagi, akses ke kawasan IMIP disebutnya sangat tertutup. Bahkan bagi pejabat daerah sekalipun. “Bupati maupun gubernur pun tidak bisa masuk ke area tersebut,” ungkap Ichsanuddin.

Ia juga menyoroti data rekrutmen yang menurutnya masih berjalan hingga tahun ini. Ribuan tenaga kerja asing masih didatangkan, dengan gaji yang dibayar dalam yuan angka nya tidak kecil.

“Data yang saya punya, mereka masih merekrut, gaji minimal 8.000 yuan, ada yang sampai 20.000,” ungkapnya.

Lalu, pertanyaan besarnya: bagaimana mungkin tenaga kerja sebanyak itu bisa masuk, jika bandara dan pelabuhan di kawasan tersebut dikelola dengan cara yang begitu tertutup? Itulah yang kini coba diurai.