PRABOWO DAN KABINET PENYANGKAL REALITAS

M. Isa Ansori

Banjir Aceh Membongkar Rezim Bohong yang Masih Berkuasa

Banjir besar melanda Aceh dan sebagian Sumatra. Rakyat berduka, kehilangan rumah dan ladang. Namun di tengah situasi itu, publik malah disuguhi tontonan yang sungguh absurd. Seorang menteri berpendapat, tumbangnya “kayu-kayu telanjang” itu hal biasa saja, akibat hujan ekstrem. Kalimat itu terdengar dingin, bahkan merendahkan akal sehat. Sebab siapa pun yang melihat langsung tahu, yang berserakan bukan pepohonan di hutan. Bukan batang rapuh karena tua. Itu adalah gelondongan kayu-kayu besar yang sudah ditebang, dipotong, dan siap diangkut. Ini soal kayu industri, urusan ekonomi. Bukan sekadar persoalan ekologi alamiah.

Di hadapan kenyataan yang begitu telanjang, respons yang muncul justru sikap klasik: menyangkal. Menutupi, memutar fakta, mereduksinya jadi sekadar “kejadian biasa.” Di sinilah pertanyaan menggelitik muncul. Bukankah kabinet baru ini seharusnya membawa angin perubahan? Mengapa perilakunya justru mirip dengan kabinet lama?

Jawabannya pahit, tapi sederhana. Wajah-wajah lama itu masih duduk di kursi yang sama. Mereka mengawal kepentingan yang tak berubah, dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging: memandang kenyataan sebagai ancaman, dan menjadikan kebohongan sebagai strategi bertahan hidup.

Memang, Prabowo adalah presiden baru. Tapi kekuasaannya tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari rahim politik yang dihamili rezim sebelumnya sebuah rezim yang selama sepuluh tahun menjadikan kebohongan sebagai metode pemerintahan. Pola pikirnya begini: bohong yang diulang akan jadi kebenaran, sementara kebenaran yang diulang malah dianggap ancaman.

Maka wajar saja kalau Prabowo, saat menyusun kabinet, harus bernegosiasi dengan bayang-bayang masa lalu. Wajah-wajah itu kembali hadir bukan semata-mata karena kompetensi. Ada utang politik yang harus dilunasi, transaksi yang mesti dirapikan, dan tentu saja, kepentingan yang wajib dijaga. Mereka ahli menutup realitas dan mengolah opini dengan ketenangan seorang profesional.

Nah, banjir di Aceh dan Sumatra ini sebenarnya lebih dari tragedi ekologis. Ini adalah tragedi politik. Peristiwa ini dengan brutal memperlihatkan bagaimana negara dikelola oleh orang-orang yang tidak nyaman berhadapan dengan fakta, apalagi fakta yang mengganggu kepentingan ekonomi mereka.

Banjir itu membongkar banyak hal tanpa ampun.

Deforestasi ternyata masih berlangsung, meski laporan resmi bicara seolah semuanya sudah terkendali.

Pengawasan hutan masih rapuh, meski capaian selalu dipoles hingga berkilau.

Gelondongan kayu tetap mengalir dari hulu ke hilir, sekalipun aparat kerap mengklaim telah menangkap “mafia kayu”.

Dan yang terpenting: bencana ekologis di negeri ini bukan lagi murni “bencana alam”. Ini jelas-jelas bencana kebijakan.

Namun begitu, alih-alih membaca bencana sebagai alarm peringatan, para pejabat justru melihatnya sebagai gangguan dalam komunikasi publik. Daripada menjelaskan, mereka memilih meremehkan. Ketimbang bertanggung jawab, mereka sibuk mencari kalimat paling aman untuk menutupi noda yang sudah terlalu lebar untuk disembunyikan.

Itulah warisan rezim lama yang masih hidup: refleks untuk menyangkal. Bahkan ketika jurang antara kebohongan dan kenyataan sudah sedalam itu.

Ini ironis. Prabowo sebenarnya punya modal moral untuk memutus rantai itu. Dia sering bicara tentang kejujuran, keberanian menghadapi kenyataan, dan reformasi besar. Wajar jika publik berharap presiden baru ini akan membawa sikap baru terhadap kebenaran.

Tapi harapan itu langsung terpukul. Kenyataannya, kabinetnya justru diisi banyak orang yang selama sepuluh tahun terakhir menjadi arsitek, penjaga, atau penikmat narasi kebohongan negara. Mereka terbiasa menolak realitas saat realitas mengancam kekuasaan. Mereka berdiri kokoh di bawah payung oligarki, memandang publik bukan sebagai subjek demokrasi, melainkan sekadar audiens yang persepsinya bisa diatur.

Jadilah kabinet yang gagap menghadapi kenyataan: kabinet penyangkal realitas. Banjir Aceh adalah panggung perdananya. Prabowo sekarang berada di titik kritis. Dia harus memilih: menjadi presiden yang memperbaiki warisan buruk, atau malah mewarisi keburukan itu begitu saja. Dia tak bisa terus bersembunyi di balik alasan “masa transisi”. Tidak bisa membiarkan menteri-menterinya berbicara seolah publik ini bodoh, tuli, dan buta.

Aceh dan Sumatra menunjukkan betapa bahayanya ketika negara menolak realitas ekologis, tetapi tunduk pada realitas oligarki. Ketika seorang menteri menyebut gelondongan kayu di tengah banjir sebagai “kayu telanjang biasa”, itu bukan sekadar salah komunikasi. Itu adalah simbol. Tanda bahwa rezim bohong belum berakhir. Jantung kekuasaan masih berdetak dengan logika lama: sembunyikan kenyataan untuk menjaga kenyamanan politik.

Prabowo harus memilih. Apakah akan membiarkan kabinetnya hidup dalam tradisi penyangkalan, atau menegaskan bahwa eranya adalah era baru era di mana kebenaran bukan lagi musuh kekuasaan?

Banjir Aceh sudah menjawab. Reformasi kabinet diperlukan. Bukan besok, bukan nanti, tapi sekarang. Negara tidak bisa diselamatkan oleh pejabat yang takut pada kenyataan. Rakyat juga tidak bisa terus hidup di bawah kekuasaan yang menjadikan kebohongan sebagai kebijakan.

Kebenaran bukan ancaman. Justru, kebenaran adalah satu-satunya hal yang masih bisa menyelamatkan republik ini.

Bali, 5 Desember 2025

Tentang Penulis :
M. Isa Ansori adalah Penulis dan Akademisi, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya, Wakil Ketua ICMI Jatim.