Dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang membahas perubahan UU TNI, suasana sempat tegang. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyentil pernyataan kontroversial Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, soal bencana di Sumatra. Momen ini terjadi saat sidang mendengarkan keterangan dari DPR dan pemerintah.
Di hadapan para wakil pemerintah, termasuk Wamenkum Eddy Hiariej dan Wamenhan Donny Ermawan, Saldi awalnya bertanya soal mekanisme seleksi internal TNI. Ia ingin tahu bagaimana caranya memilih perwira tinggi untuk penugasan khusus di luar struktur.
"Pak Wamenhan, tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi," pinta Saldi, Jumat (5/12) lalu.
"Ini kan tidak begitu saja, katanya. Kalau ada permintaan lalu kemudian tidak begitu saja dipenuhi, tapi ada mekanisme seleksi internal. Tolong kami dijelaskan juga bagaimana mekanisme seleksi internal itu bekerja," lanjutnya, menekankan pentingnya transparansi dalam penempatan pati.
Namun begitu, perhatiannya kemudian beralih ke hal yang lebih personal. Sebagai putra Padang, ia geram dengan pernyataan Suharyanto yang menyebut bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar hanya ramai di media sosial. Meski tak menyebut nama secara gamblang, maksudnya jelas.
"Ini saya sebetulnya agak merasa sedih juga," ujar Saldi, dengan nada kecewa.
Artikel Terkait
Jakarta Terancam Tenggelam: Warga Masih Bergantung pada Air Tanah di Kampung Bandan
Beras Bulog yang Tua: Saat Stok Lama Kehilangan Nyawanya
Stok Pangan Aman, Lampung Siap Sambut Natal dan Tahun Baru
Kakek 74 Tahun Ditahan, Mahar Cek Rp 3 Miliar untuk Istri Muda Ternyata Palsu