Tsunami Kedua di Sumatera: Tiga Provinsi Menjerit, Negara Diminta Bergerak Cepat

Bencana di Sumatera Barat, Sumut, dan Aceh belakangan ini jauh dari kata 'biasa'. Banjir bandang, longsor, dan runtuhan tanah yang mereka sebut galodo itu terus bergerak, tak kenal henti. Hujan ekstrem telah mengubah ratusan desa dan kecamatan jadi zona krisis dalam sekejap.

Data per 1 Desember 2025 saja sudah cukup mencengangkan: lebih dari 120 ribu keluarga terdampak. Ribuan rumah hancur. Puluhan jembatan putus, memutus akses antar wilayah begitu saja. Coba lihat Lembah Anai, Malalak, atau Barus jalan nasional di sana ada yang amblas, bahkan hilang tak berbekas. Ribuan warga kini terisolasi, hanya mengandalkan jalur darurat yang serba terbatas.

Di Aceh, rasanya luka lama kembali terbuka. Gubernur Aceh, Mualem, dengan suara yang tak stabil, menyebut situasi ini sebagai "tsunami kedua bagi Aceh."

"Tsunami kedua bagi Aceh."

Ucapannya itu bukan sekadar kiasan. Ia menggambarkan betapa parah kerusakan yang harus dihadapi daerah tersebut.

Tak Lagi Mampu Menahan Beban

Sebagai senator dari Sumbar, laporan dari lapangan terus berdatangan. Dari pemda, relawan, sampai warga biasa. Intinya sama: banyak daerah sudah kehabisan dana untuk penanganan darurat. Jangankan pemulihan jangka panjang, untuk hal-hal mendesak saja mereka kelabakan.

Kapasitas fiskal daerah memang sudah di ujung tanduk. Bahkan sebelum bencana ini, Gubernur Mahyeldi sempat minta pusat bantu biayai gaji ASN. Itu sinyal jelas bahwa ruang fiskal provinsi benar-benar tertekan. Kalau untuk anggaran rutin saja susah, bagaimana mungkin mereka bisa menanggung bencana berskala raksasa ini sendirian?

Makanya, saya melihat ini bukan cuma "tsunami kedua". Ini lebih seperti "tsunami plus". Yang luluh lantak bukan cuma satu provinsi, tapi tiga sekaligus: Aceh, Sumut, dan Sumbar. Skalanya lintas wilayah, dan jauh melampaui kemampuan daerah.

Lalu, Mengapa Status Bencana Nasional Itu Mendesak?

Ada yang berkomentar, "Untuk apa status nasional? Bukannya pemerintah pusat sudah turun tangan?"

Pandangan itu, maaf, keliru. Status Bencana Nasional bukan soal gelar atau formalitas belaka. Itu adalah pintu. Pintu untuk koordinasi kementerian/lembaga yang lebih solid, mobilisasi penuh TNI-Polri, percepatan logistik, dan penggunaan sumber daya nasional tanpa terhambat birokrasi berbelit.

Dengan status itu, banyak hal bisa dilakukan lebih cepat. Misalnya, pengerahan alat berat bisa lebih terintegrasi dan masif. Operasi kemanusiaan lintas lembaga bisa langsung diaktifkan. Pendanaan untuk rehab-rekon jadi lebih mudah diakses. Hambatan administratif selama masa darurat bisa dipangkas. Dan yang paling krusial: suplai logistik ke wilayah terisolasi bisa dijamin kelancarannya.

Tanpa status ini? Penanganan akan tetap sporadis, sekadar pemadam kebakaran. Hanya mengobati gejala, tapi tidak menyentuh akar persoalan untuk pemulihan jangka panjang.

Dan ingat, di sini waktu sangat berharga. Setiap jam yang terbuang, nyawa yang jadi taruhannya.

Negara Harus Hadir Sepenuhnya

Dalam kapasitas saya, surat resmi ke pemerintah pusat sudah saya sampaikan. Tim di lapangan juga terus bergerak membagikan bantuan. Tapi harus saya akui dengan jujur: upaya lokal sudah tidak memadai lagi.

Kerusakannya terlalu luas. Waktunya terlalu mepet. Akses masih banyak yang tertutup total. Sementara di balik reruntuhan dan genangan, warga di kampung-kampung terpencil hanya bisa menunggu dan berharap.

Karena itulah, saya mendesak pemerintah untuk serius mempertimbangkan penetapan Status Bencana Nasional untuk ketiga provinsi ini. Ini bukan tuntutan politik. Ini panggilan kemanusiaan, teriakan dari daerah-daerah yang sedang berjuang mati-matian mempertahankan hidup warganya.

Negara yang besar tak akan membiarkan rakyatnya berjuang sendirian di kala bencana. Hari ini, masyarakat di tiga provinsi itu menunggu. Bukan janji, tapi keputusan nyata.

Jangan biarkan mereka menunggu lebih lama lagi. Jangan sampai nyawa melayang hanya karena kita terlambat bertindak.

Kami di DPD RI adalah suara daerah. Dan saat ini, suara itu berseru lantang:

Tiga provinsi menjerit. Sumatera butuh negara hadir sepenuhnya dan itu harus sekarang.