Mendagri Tito Desak Digitalisasi Bansos: Agar Tepat Sasaran, Tak Lagi Salah Alamat

Digitalisasi bantuan sosial harus dipercepat. Titik. Itulah pesan tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sebuah forum sosialisasi yang digelar Kamis lalu. Tujuannya jelas: agar bantuan itu benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan, dengan cara yang efektif dan efisien.

Menurut Tito, ini adalah agenda strategis pemerintah. Intinya, memastikan kelompok rentan dan masyarakat kurang mampu mendapatkan hak mereka secara tepat. "Kita tahu, urusan sosial dan bantuan sosial itu adalah tugas negara," ujarnya.

"Konstitusi kita sendiri mengatur perlindungan bagi masyarakat yang tidak mampu, orang terlantar, dan lain-lain," tambahnya.

Acara yang bertajuk Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Tingkat Nasional itu berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada 4 Desember 2025.

Ia lantas merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Aturan itu menempatkan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib yang jadi prioritas kepala daerah. Selama ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memang sudah menyalurkan berbagai program bansos. Namun begitu, jalan yang ditempuh tak selalu mulus.

Masalahnya beragam. Mulai dari sasaran yang meleset, sampai data penerima yang dinamis dan kerap berubah. Tito memberi contoh nyata. Ada penerima yang dulu menganggur, kini sudah jadi anggota TNI, Polri, atau ASN. Ada yang pindah alamat dari daerah A ke B. Bahkan, ada yang sudah meninggal dunia tapi namanya masih tercatat.

"Datanya bergerak," katanya, menggambarkan dinamika yang terjadi di lapangan.