Nah, karena persoalan-persoalan itulah Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus. Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional, ditugaskan memacu digitalisasi bansos. Salah satu langkah awalnya adalah pilot project di Kabupaten Banyuwangi. Program yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga ini, termasuk Ditjen Dukcapil Kemendagri, diklaim berjalan sukses.
Di sisi lain, capaian Dukcapil cukup impresif. Mereka sudah mendata 99 persen penduduk Indonesia dengan data biometrik lengkap. Sidik jari, iris mata, sampai pengenalan wajah. Fitur-fitur canggih ini diharapkan bisa mencegah duplikasi penerima bantuan.
Data dari Dukcapil ini kemudian jadi fondasi utama. Ia menjadi basis untuk menyusun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinir Bappenas dengan melibatkan BPS.
"Nah, data-data DTSEN ini sudah dimanfaatkan," tandas Tito.
"Diterapkan untuk program bantuan sosial dengan cara digitalisasi. Maksudnya agar bisa efektif, tepat sasaran, dan juga efisien."
Forum sosialisasi itu sendiri dihadiri sederet pejabat tinggi. Selain Luhut yang juga menjabat Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, hadir pula Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Tak ketinggalan, Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Artikel Terkait
Titiek Soeharto Desak Kemenhut: Hentikan Semua Penebangan, Bukan Cuma Moratorium
Menteri Bahlil Bantah Tambang Picu Banjir Sumbar, Aceh dan Sumut Masih Diselidiki
Balita Bogor Kritis Diduga Dianiaya Ayah Tiri, Kondisi Tubuh Remuk dan Berdarah
Rob Menggenangi Dua Desa di Subang, Ratusan Rumah Terendam