Unggahan Viral Anak Menkeu Buka Luka Lama Penggundulan Hutan di Toba

Isu pengelolaan hutan di Sumatera Utara kembali panas. Kali ini, pemicunya datang dari unggahan Instagram Story anak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang viral di media sosial. Dalam unggahannya, ia secara tegas menuding PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggundulan hutan. Menurutnya, praktik itu turut memperparah banjir besar yang melanda Sumatera Utara dan Aceh belakangan ini.

Unggahan itu, tentu saja, langsung menyulut perdebatan. Nama TPL sendiri bukanlah hal baru di ruang publik. Perusahaan ini punya rekam jejak yang panjang dan rumit, selalu berkaitan dengan isu lingkungan, konflik sosial, dan dinamika kepemilikan yang tak pernah benar-benar jelas.

Sejarahnya bermula pada 1983. Kala itu, perusahaan berdiri dengan nama PT Inti Indorayon Utama, didirikan oleh pengusaha Sukanto Tanoto. Dalam waktu singkat, mereka menjelma menjadi raksasa industri pulp di Indonesia. Namun, di akhir tahun 1990-an, perlawanan mulai muncul. Gerakan masyarakat sipil dan warga lokal menguat, menolak dampak buruk operasional perusahaan yang mencemari lingkungan dan menggunduli hutan.

Mungkin sebagai upaya memperbaiki citra, perusahaan itu kemudian berganti nama. Pada periode 2000-2001, Indorayon berubah menjadi PT Toba Pulp Lestari. Pergantian nama ini beriringan dengan peralihan kepemilikan saham. Sejak saat itu, struktur kepemilikannya terus berubah-ubah, layaknya puzzle yang sulit diselesaikan.

Pinnacle Company Pte. Ltd. pernah menjadi pemegang saham mayoritas. Tapi laporan terakhir menunjukkan, 92,54 persen saham TPL kini ada di tangan Allied Hill Limited, sebuah entitas yang berbasis di Hong Kong. Joseph Oetomo tercatat sebagai pemilik manfaat utamanya. Pergantian kendali ini, lagi-lagi, memicu tanda tanya besar. Publik ingin tahu, ke mana arah bisnis TPL sebenarnya, terutama di tengah sorotan pelestarian kawasan Danau Toba.

Di sisi lain, TPL sendiri kerap membantah berbagai spekulasi yang beredar. Perusahaan ini berulang kali menampik keterkaitannya dengan kelompok bisnis Royal Golden Eagle (RGE Group) atau dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Dua nama itu memang sering muncul dalam perbincangan soal jaringan bisnis sumber daya alam.

Melalui berbagai pernyataan sebelumnya, TPL menegaskan bahwa perusahaan berjalan independen dan tidak memiliki hubungan struktural ataupun finansial dengan pihak-pihak tersebut.

Namun begitu, viralnya unggahan dari keluarga pejabat tinggi ini membuat sorotan publik kembali tajam. Isu degradasi hutan akibat industri pulp tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dugaan bahwa deforestasi memperburuk bencana banjir semakin menguatkan tuntutan agar pemerintah bertindak tegas. Pengawasan harus diperketat, regulasi lingkungan ditegakkan, dan keberlanjutan pengelolaan hutan harus jadi prioritas utama.

Diskusi tentang peran perusahaan seperti TPL masih akan terus berlangsung. Apalagi, kawasan Danau Toba adalah salah satu prioritas konservasi nasional. Di tengah krisis iklim global seperti sekarang, tuntutan untuk transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya alam bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Jadi, begitulah. Satu unggahan di media sosial, mampu membuka kembali luka lama dan menyeret sejarah kelam sebuah perusahaan ke dalam sorotan tajam masyarakat. Masalahnya tetap sama, hanya saja pemain dan latarnya yang terus berganti.