Banjir Sumatera dan Teguran Alam yang Tak Kunjung Didengar

Banjir bandang di Sumatera itu bukan cuma soal air yang naik lalu surut. Ia meninggalkan luka. Rasa kehilangan yang dalam. Dan satu pertanyaan yang terus menggema: sebenarnya apa yang terjadi dengan negeri kita? Kenapa bencana semacam ini terus berulang, seolah tak ada pelajaran yang diambil?

Kalau kita lihat datanya, sebenarnya tidak mengejutkan. Hujan ekstrem dan siklon tropis memang pemicu. Tapi akar masalahnya, jujur saja, ada di tangan kita sendiri. Sudah bertahun-tahun kita melihat pola yang sama: hutan dibabat, daerah aliran sungai rusak parah, drainase buruk, dan tata ruang yang sama sekali tak ramah lingkungan. Lalu musim hujan tiba, bencana datang, korban berjatuhan. Kita berduka sebentar, lalu lupa. Siklus itu terus berputar, sampai tragedi berikutnya menghantam lagi.

Di sisi lain, Islam mengajarkan kita untuk membaca tanda-tanda yang lebih dalam. Bencana alam bukan semata peristiwa cuaca belaka. Ia adalah teguran. Seperti yang diingatkan dalam Al-Qur’an, kerusakan di darat dan laut itu terjadi akibat ulah manusia. Supaya mereka merasakan sebagian dari perbuatannya, dan mudah-mudahan kembali ke jalan yang benar. Apa yang kita saksikan sekarang adalah bentuk dari teguran itu alam merespons kekerasan manusia dengan caranya yang pahit.

Ini semua bermula dari cara pandang. Ketika hutan hanya dilihat sebagai komoditas, tanah sebagai ladang proyek, dan sungai dipersempit untuk pembangunan, itu bukan lagi sekadar kesalahan teknis. Ini soal paradigma. Sistem sekuler-kapitalis hari ini mengukur segalanya dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari keberkahan. Lingkungan jadi aset yang bisa dieksploitasi, bukan amanah. Manusia ditempatkan sebagai konsumen, bukan sebagai khalifah yang punya tanggung jawab menjaga bumi.

Nah, Islam menawarkan cara pandang yang berbeda sama sekali.

Dalam syariat, alam adalah titipan, bukan barang rampasan. Seorang pemimpin dalam Islam bukan sekadar penguasa, melainkan penanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan di wilayahnya.

Pengelolaan sumber daya hutan, air, tanah harus berorientasi pada maslahat bersama dan keseimbangan alam. Tidak ada ruang untuk kerakusan atau kebijakan serampangan yang mengorbankan lingkungan demi keuntungan sesaat.