Tim KPK Buru Bukti di Arab Saudi, Telusuri Aliran Uang Kuota Haji

Tim penyidik KPK kini sudah berada di Arab Saudi. Mereka terbang ke sana untuk mendalami kasus dugaan korupsi yang menjerat kuota haji. Rencananya, penyelidikan di lapangan ini bakal berlangsung lebih dari seminggu.

"Penyidik sudah berangkat, sudah berada di sana,"

kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat berbincang dengan awak media pada Senin (1/12).

Menurut Asep, agenda tim di tanah suci cukup padat. Pertama-tama, mereka akan mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Setelah itu, rencananya adalah bertandang langsung ke Kementerian Haji Arab Saudi. Tujuannya jelas: mengonfirmasi soal pembagian dan ketersediaan fasilitas untuk kuota yang jadi sorotan.

"Kenapa ke Kementerian Hajinya? Tentunya berkaitan dengan masalah pemberian kuota hajinya dan ketersediaan fasilitas dan lain-lainnya. Secara umumnya begitu,"

jelas Asep lebih lanjut.

Dia mengakui, sejumlah informasi awal seperti foto-foto sudah mulai diterima oleh tim. Namun begitu, hasil penelusuran lebih mendetail masih ditunggu. "Masih akan ada di sana mungkin satu minggu lebihan. Beberapa informasi sudah kami terima, foto-foto sudah disampaikan ke kami," ucapnya.

Lantas, apa yang sebenarnya mau dibuktikan dengan pengecekan langsung ini? Sebelumnya, Asep pernah menerangkan bahwa langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan tempat dan akomodasi. Ini semua terkait kuota tambahan 20 ribu yang diberikan Arab Saudi untuk Indonesia tahun lalu.

Nah, di sinilah polemik mulai muncul. Ada asumsi bahwa kuota tambahan itu dibagi rata, 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Pembagian seperti ini tentu butuh lokasi dan fasilitas yang memadai, terutama untuk ritual puncak seperti wukuf di Arafah.

"Karena seperti kita ketahui di muslim, kalau wukuf itu harus di Arafah, enggak bisa di tempat lain. Jadi nanti kita lihat apakah ada ketersediaannya,"

tutur Asep pada Senin (10/11) lalu.