Prabowo Diuji: Berani Urus Warisan Jokowi, Luhut, dan Zulkifli?

Beranikah Prabowo Tegas Terhadap Jokowi, Luhut, dan Zulkifli Hasan?

M. Isa Ansori

Ada kegelisahan yang tak lagi bisa ditutupi dengan jargon-jargon "pembangunan". Sumber daya kita nikel, hutan, bandara seolah terjerat dalam jejaring kekuasaan yang pengaruhnya hampir melampaui negara itu sendiri. Mereka tak bekerja dalam bayang-bayang. Mereka justru berdiri di pusat lingkaran kekuasaan, mempengaruhi kebijakan, menggeser batas kewenangan negara demi kepentingan tertentu.

Dan ketika kita bicara soal konsentrasi kekuasaan SDA, tiga nama ini tak bisa diabaikan: Joko Widodo, Luhut B. Pandjaitan, dan Zulkifli Hasan. Mereka adalah aktor utama dalam satu dekade terpenting pengelolaan sumber daya alam. Dari orbit merekalah arah kebijakan, pola konsesi, hingga arsitektur ekonomi berbasis komoditas strategis dibangun. Ini bukan sekadar urusan teknokratis ini politik SDA yang sarat kepentingan.

Sekarang, tongkat estafet kepemimpinan ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Lalu muncul pertanyaan yang tak terelakkan: Beranikah ia bersikap tegas terhadap Jokowi, Luhut, dan Zulkifli Hasan tiga figur yang jejaknya begitu dalam tertanam dalam kebijakan SDA?

Ini bukan spekulasi. Ini tuntutan publik.

Nikel: Di Mana Suara Rakyat Ketika Kebijakan Ditentukan Segelintir Orang?

Indonesia adalah raksasa nikel dunia. Tapi rakyat cuma jadi penonton dalam pesta besar yang tak jelas ujungnya. Narasi hilirisasi dan lompatan ekonomi dikemas megah sementara publik justru melihat kabut kepentingan dan dominasi dua figur: Jokowi dan Luhut.

Ketika dua nama itu begitu mendominasi sektor strategis seperti nikel, ruang demokrasi untuk menentukan arah kebijakan pun menyempit. Keputusan publik seolah diputuskan di ruang privat yang tak pernah terbuka sepenuhnya.

Kini Prabowo berdiri di puncak. Ia harus memilih: memutus orbit kebijakan lama atau malah masuk ke dalam sirkuit pengaruh yang sudah mapan.

Bandara: Ketika Pintu Republik Hampir Lepas dari Kendali Negara

Pengelolaan bandara yang dilepas melalui skema leasing jangka panjang ke konsorsium asing ibarat alarm yang tak pernah direspon serius. Bandara adalah pintu republik. Kalau pintu itu dijaga orang lain, apa artinya kedaulatan?

Ini bukan soal menolak investasi. Ini soal batas: mana yang bisa dinegosiasikan, mana yang prinsipil.

Keputusan leasing bandara di era Jokowi dengan dalih efisiensi dan modernisasi justru memunculkan pertanyaan krusial: apakah negara masih memimpin, atau cuma mengikuti arus kepentingan yang lebih besar?

Di sinilah Prabowo diuji. Beranikah ia menarik ulang keputusan-keputusan era Jokowi, meski secara politik ia terikat kedekatan dengan pendahulunya itu?

Hutan dan Banjir Sumatra: Jejak Kebijakan Zulkifli Hasan yang Tak Bisa Dihapus Air Bah

Saat Sumatra dilanda banjir, rumah hanyut, sawah tenggelam, dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, publik tidak sedang menuduh sembarangan. Mereka cuma merunut jejak yang tertinggal: ribuan konsesi, pelepasan kawasan hutan, ekspansi perkebunan yang banyak dilegalkan di era Zulkifli Hasan.

Memang, dia bukan satu-satunya aktor. Tapi pola perizinan di masanya menjadi rantai yang terkait langsung dengan kerusakan ekologis hari ini.

Alam tak pernah berbohong. Ketika hutan dibabat, banjir tinggal menunggu waktu.

Maka pertanyaan itu kembali mengemuka: Beranikah Prabowo menata ulang, membongkar, bahkan mencabut konsesi bermasalah yang pernah dilegalkan tokoh yang kini juga ada di lingkar koalisinya?

Ketika Negara Mulai Kalah oleh Jejaring Kekuasaan

Dalam politik, ketika kebijakan publik lebih banyak dirancang oleh mereka yang punya kekuatan ekonomi dan akses ketimbang oleh pemerintah pilihan rakyat, itulah yang disebut state capture.

Apakah Indonesia mengalaminya? Publik merasakannya:

– aktor yang sama terus mendominasi,
– kebijakan strategis diputuskan dalam lingkar kecil,
– transparansi minim,
– dan negara terasa tak lagi punya kendali penuh atas SDA.

Kalau fenomena ini dibiarkan, negara akan mengerut, sementara oligarki membesar.

Di titik inilah Prabowo harus menegaskan batas.

Yang Dibutuhkan Bukan Presiden Penerus, Tapi Presiden Pemutus

Jika Prabowo ingin dikenang sebagai pemimpin yang mengembalikan wibawa negara, ia harus:

1. Menggelar audit total sektor nikel, termasuk keputusan era Jokowi–Luhut.
2. Meninjau ulang skema leasing bandara, dan mengambil kembali kontrol penuh negara.
3. Menata ulang izin kehutanan, termasuk warisan kebijakan era Zulkifli Hasan.
4. Memperkuat lembaga pengawasan independen, agar oligarki SDA kehilangan tempat bersembunyi.
5. Menjaga jarak politik yang sehat, sekalipun terhadap nama-nama besar yang dianggap "pilar".

Beranikah Prabowo?

Bersikap tegas kepada warga kecil itu gampang. Bersikap tegas kepada oposisi itu sudah biasa. Tapi bersikap tegas kepada Jokowi, Luhut, dan Zulkifli Hasan tiga figur kuat dengan jaringan politik-ekonomi yang menembus birokrasi itulah ujian sebenarnya bagi kepemimpinan Prabowo.

Kalau ia ingin dikenal sebagai presiden yang memulihkan martabat negara, maka ia harus berani berkata:

"Kekayaan alam Indonesia bukan milik siapa pun yang berada di lingkar kekuasaan. Ia milik rakyat, dan negara wajib menjaganya."

Pada akhirnya, sejarah hanya mengingat pemimpin yang berani menegur yang kuat dan melindungi yang lemah. Dan hari ini, publik cuma ingin tahu satu hal:

Beranikah Prabowo?

Surabaya, 1 Desember 2025

Tentang Penulis :

M. Isa Ansori adalah Penulis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jawa Timur