Kasus Lapangan Terbang Morowali Hanya Kasus Kecil, Sutoyo Abadi: Di Wilayah Lainnya Akan Dibiarkan?

Mendengar pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal bandara di Morowali yang beroperasi tanpa perangkat negara, rasanya seperti deja vu. Bagi Sutoyo Abadi, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Malah, ia melihatnya sebagai petunjuk nyata bagaimana negara seolah tunduk pada oligarki yang beroperasi layaknya "negara dalam negara".

Ambil saja UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009. Aturan itu jelas-jelas menegaskan asas kedaulatan negara. Tapi di Morowali, aturan itu seperti tak berlaku. Oligarki sudah terbiasa melanggar. Bahkan prosedur CIQ Customs, Immigration, Quarantine yang seharusnya menjadi penjaga kedaulatan di perbatasan, diabaikan begitu saja. Ketiadaan perangkat negara di sana menunjukkan betapa wibawa hukum bisa dinetralkan di tempat yang justru seharusnya diawasi ketat.

"Pernyataan Syafrie Syamsuddin adanya bandara di Morowali tanpa perangkat negara, sebagai petunjuk negara seolah tunduk pada kehendak oligarki yang beroperasi sebagai negara di dalam negara, bukan informasi yang mengejutkan," kata Sutoyo Abadi kepada media, 26/11/2025.

Lalu ia mengingatkan lagi soal masa pandemi Covid-19 dulu. "Bukankah pada saat ada wabah covid, TKA ilegal etnis Cina masuk lewat pelabuhan kecil untuk menghindari pemeriksaan aparat terkait, semua masuk tanpa hambatan. Mustahil tidak diketahui pemerintah rezim Jokowi," sambungnya.

Menurut Sutoyo, kasus Morowali ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Bukan cuma soal penerbangan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari strategi besar penaklukan oligarki yang membangun negara dalam negara meliputi politik, ekonomi, budaya, psikologi, bahkan sampai konspirasi, propaganda media, hukum, informasi, dan intelijen. Tak menutup kemungkinan nanti sampai urusan pangkalan militer.

"Oligarki yang telah berani menetralkan sebuah wilayah strategi dari sentuhan hukum negara adalah pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik yang terdiri dari unsur unsur Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Polri dan TNI," tegasnya.

Ia pun mengingatkan, musuh negara bukan cuma oligarki semata. "Kita mesti menyadari bahwa musuh negara itu bukan hanya Oligark saja tapi Unsur pejabat publik yang telah bersenyawa dengan para oligark jahat dan tamak, yang telah merampas kedaulatan negara," jelas Sutoyo.

Di sisi lain, Sutoyo menilai kasus Morowali dan kasus serupa di daerah lain sebenarnya sudah lama diketahui Presiden Prabowo Subianto. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi. Artinya, ini bukan cerita baru. Mungkin Prabowo hanya menunggu momentum yang tepat. Dan kini, lewat Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin, kasus kecil itu mulai dibongkar.

Pertanyaannya sekarang: akankah ini diatasi? Atau dibiarkan lagi? Semua, kata Sutoyo, "terpulang kemauan politik atau political will Presiden". Soalnya, selama ini semuanya dibiarkan berlarut. Ini bukan isu baru. Oligarki berani membangun negara dalam negara seperti yang terjadi di kawasan PIK 1, PIK 2, dan daerah pesisir lain yang sudah disergap diam-diam.