Politikus PDIP Tuding Jokowi Bohong Soal Ijazah, Sebut Dokumen dari Pasar Pojok Pramuka

Skandal Ijazah Jokowi: Politikus PDIP Beathor Suryadi Sebut Presiden Pembohong dan Pengadu Domba

Isu lama tentang ijazah Jokowi kembali memanas. Kali ini, suara keras datang dari internal partai pengusungnya sendiri. Beathor Suryadi, politikus PDIP, tak main-main dengan tuduhannya. Ia menyebut mantan Presiden Joko Widodo sebagai "pembohong" yang dengan sengaja "membodohi dan mengadu domba rakyat". Semua ini terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang tak kunjung jelas juntrungnya.

Menurut sejumlah saksi, keributan ini kembali mencuat setelah sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang itu seharusnya menjawab permohonan publik untuk membuka dokumen pendidikan Jokowi. Tapi ya itu, harapan pupus sudah. Dokumen yang dinanti-nanti itu lagi-lagi tidak muncul ke permukaan.

Beathor, dalam keterangannya, bersikukuh bahwa ketidakmunculan ijazah itu adalah bukti nyata ada sesuatu yang tidak beres.

"Dari sidang di KIP itu, sederhana saja logikanya. Kalau ijazah itu memang ada dan asli, orang akan dengan bangga menunjukkan ijazah itu. Naah… karena ijazah itu bermasalah atau palsu, tentu repotlah untuk ditunjukkan," ujar Beathor kepada wartawan, Selasa lalu.

Politikus itu melihat pola yang konsisten dari Jokowi: jawaban yang berbelit dan tidak jelas soal riwayat pendidikannya. Hal ini, katanya, sudah melahirkan dua masalah besar. Yang pertama, erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, polarisasi di masyarakat yang makin menjadi-jadi.

"Jokowi sengaja membiarkan rakyat terbelah, mengadu domba, sementara dokumen yang seharusnya menjadi bukti paling sederhana justru tidak pernah ditunjukkan. Ini bukan sekadar administrasi, ini soal kejujuran pemimpin," tegas Beathor tanpa tedeng aling-aling.

Memang, sidang di KIP sempat dianggap sebagai momentum penentu. Banyak yang berharap ini akhir dari polemik berkepanjangan. Logikanya sih sederhana: kalau dokumennya asli, pasti UGM atau sekolah terkait bisa dengan mudah menunjukkannya. Tapi kenyataannya? Sama sekali tidak.

Yang muncul malah penjelasan normatif yang justru bikin tambah penasaran. Alih-alih jawaban, yang ada malah pertanyaan baru. Di tengah situasi seperti ini, wajar saja kalau publik makin gusar.

Beathor pun punya kesimpulan yang blak-blakan.

"Jika ijazah tidak muncul juga, maka apa yang saya sampaikan benar: ijazah itu bermasalah. Bukan dari UGM, tapi dari 'Pasar Pojok Pramuka'," tandasnya pedas.

Ungkapan "Pasar Pojok Pramuka" ini bukan tanpa makna. Ini adalah sindiran keras yang mengarah pada pasar terkenal di Jakarta yang dulu kerap dikaitkan dengan peredaran ijazah palsu. Pernyataan inilah yang kemudian viral dan membakar kembali perdebatan di ruang publik.

Di sisi lain, pengamat politik Rokhmat Widodo punya pandangan lain. Menurutnya, sebenarnya solusinya sangat sederhana. Pemerintah tinggal membuka dokumen tersebut secara transparan. Drama yang sudah menghabiskan energi publik bertahun-tahun ini akan selesai dengan sendirinya.

"Kerahasiaan tidak relevan untuk dokumen seperti ijazah. Ini bukan riwayat kesehatan atau informasi sensitif. Transparansi justru memperkuat legitimasi," ujarnya.

Ia menambahkan, kegagalan menghadirkan dokumen asli selama lebih dari sepuluh tahun hanya memperkuat asumsi negatif masyarakat. Makin ditutup-tutupi, makin penasaran orang.

Pada akhirnya, polemik ijazah Jokowi ini sudah melampaui sekadar persoalan administratif. Isu ini telah berubah menjadi simbol ketidakpercayaan publik terhadap negara. Di media sosial, pertarungan narasi antara pendukung Jokowi yang menyebut isu ini hoaks politik, dengan kelompok yang yakin ada yang ditutup-tutupi, terus berlangsung panas. Bahkan setelah Jokowi lengser dari jabatannya, perdebatan ini masih menyisakan bara yang siap menyala anytime.