Kajian Politik Merah Putih: Bubarkan dan Tata Ulang Polri, Reformasi Setengah Hati Hanya Lahirkan Kekacauan

JAKARTA Wacana "perang sampai titik darah penghabisan" untuk membela institusi Polri dinilai tidak lebih dari narasi menyesatkan. Bahkan, terkesan kekanak-kanakan. Demikian penilaian tegas Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. Menurutnya, dalam percaturan negara-negara di dunia, membubarkan atau melakukan pemecatan massal di tubuh kepolisian bukanlah hal yang aneh. Itu justru langkah tegas untuk mengobati korupsi yang sudah mengakar.

"Tidak usah ada narasi banjir darah seolah negara akan runtuh. Itu lelucon anak kecil," ujar Sutoyo dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).

"Banyak negara membuktikan, ketika polisi rusak secara sistemik, pembubaran dan penataan ulang justru menjadi solusi."

Ia lalu menunjuk contoh nyata. Pada 2005, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili mengambil langkah radikal. Akibat korupsi akut, ia memecat puluhan ribu personel kepolisian sekitar 80 sampai 90 persen dari total anggota. Jumlahnya mencapai 25-30 ribu orang. Setelah itu, Saakashvili merekrut wajah-wajah baru, memberikan pelatihan intensif, dan yang cukup mencengangkan, meningkatkan gaji mereka hingga dua puluh kali lipat. Sistem dan perlengkapan pun diperbarui total.

Hasilnya? Sungguh berbeda. "Dulu warga Georgia malas berurusan dengan polisi karena identik dengan pemerasan dan penyiksaan. Setelah reformasi total, masyarakat justru datang sendiri ke polisi, kriminalitas turun drastis, dan ada zero tolerance terhadap penyiksaan," tegas Sutoyo.

Georgia bukan satu-satunya. Banyak pemimpin lain yang berani bertindak. Di Afrika Selatan, Presiden Jacob Zuma memecat Kepala Kepolisian Jenderal Bheki Cele karena tersangkut kasus korupsi, tak lupa juga memberhentikan dua menteri. Ollanta Humala di Peru lebih keras lagi: dua pertiga petinggi kepolisian dipecat, termasuk Kepala Kepolisian dan Kepala Satuan Narkoba. Tujuannya satu: memutus mata rantai korupsi.

Belum lagi Presiden Guatemala Alvaro Colom yang membersihkan rumah karena skandal suap narkoba, atau Vladimir Putin di Rusia yang tak segan memberhentikan pejabat tinggi kepolisian Moskow yang ketahuan menerima suap jutaan dolar.

"Ini bukti bahwa kepolisian bukan lembaga sakral yang tak bisa disentuh. Kalau rusak, ya dibongkar," ucapnya lugas.