Menyederhanakan NU
Oleh: Nadirsyah Hosen
Dinamika internal PBNU belakangan ini benar-benar memprihatinkan. Seolah membuka lembaran lama tentang betapa rapuhnya jam'iyyah ketika struktur kepemimpinannya melebar tanpa ada kejelasan garis komando. Semua pihak merasa punya legitimasi Rais 'Aam dipilih Muktamar, Ketua Umum juga dipilih Muktamar. Dua-duanya merasa memegang mandat langsung dari jama'ah. Di titik inilah roda organisasi mulai tersendat, bahkan berhenti berbulan-bulan.
Nah, dari sini muncul kebutuhan mendesak: menyederhanakan NU.
Menata Ulang Struktur Puncak
Sudah waktunya NU mempertimbangkan model yang lebih ringkas dan jelas. Pada Muktamar mendatang, posisi yang dipilih langsung mungkin cukup Rais 'Aam saja. Setelah itu, Rais 'Aam terpilih diberi mandat untuk menunjuk Ketua Umum, bukan melalui kontestasi terbuka.
Model ini bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus. Pertama, tidak ada lagi dualisme dua figur yang sama-sama merasa dipilih Muktamar. Kedua, konsolidasi Syuriyah dan Tanfidziyah menjadi lebih stabil karena Ketua Umum berangkat dari amanah Rais 'Aam, bukan menjadi "kutub" tandingan.
Harus diingat, NU berdiri di atas hikmah tatanan ulama; bukan pertempuran kuasa yang menggerus marwah jam'iyyah.
Kemandirian Ekonomi PBNU
Tapi sebenarnya, inti persoalannya jauh lebih dalam dari sekadar struktur. NU perlu mandiri secara ekonomi. Kemandirian ini bisa dimulai dari titik yang paling awal dan paling simbolis: Muktamar.
Muktamar NU harus kembali sederhana, bersahaja, dan berbasis swadaya. Tidak perlu tiket, tidak perlu sangu, tidak perlu fasilitas mewah apalagi private jet atau charter pesawat oleh pihak ketiga. Semua itu cuma melahirkan ketergantungan, pembelokan loyalitas, dan kooptasi kepentingan yang tidak pernah menguntungkan jama'ah.
Biarlah delegasi PCNU, PCINU, dan PWNU yang hadir datang dengan biaya hasil urunan anggota masing-masing. Muktamar bukan pesta akbar; ini forum musyawarah agama, bukan panggung promosi kandidat atau pertunjukan kemewahan yang bertolak belakang dengan akar tradisi NU.
Kalau Muktamar bersih dari ongkos politik, maka kita bisa memilih pemimpin yang memang layak, bukan yang paling banyak menutupi biaya. Kualitas harus melampaui modal. Integritas lebih tinggi dari lobi.
Mengembalikan NU ke Nafas Awal
Jangan lupa, NU dulu berdiri dari kultur kesederhanaan para kiai kampung: mengajar, membimbing, mengayomi umat dengan apa adanya. Tidak ada glamor. Tidak ada transaksi.
Menyederhanakan NU artinya mengembalikan napas itu. Struktur yang jelas, manajemen yang rapi, ekonomi mandiri, dan Muktamar yang kembali menjadi ruang suci musyawarah, bukan medan kontestasi pragmatis.
Dengan begitu, jam'iyyah ini bisa pulih dari sakitnya, kembali berjalan, dan memberi arah nyata bagi jama'ah yang selama ini tetap bergerak meski rumah besarnya sedang retak.
NU terlalu besar untuk dibiarkan kacau, dan terlalu mulia untuk dibiarkan diseret oleh kepentingan jangka pendek. Menyederhanakan NU bukan kemunduran: justru itulah satu-satunya jalan untuk melangkah maju.
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Artikel Terkait
Nenek 85 Tahun Penjual Cilok Raih Impian Haji dari Tabungan Receh Harian
Mantan Satpam Bobol Rumah Majikan Usai Dipecat, Rugikan Rp40 Juta
Tiket Ludes H-3, Antusiasme Suporter PSM Makassar Meledak Jelang Laga Kandang
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Tangis di Hadapan DPRD Jatim