Mendagri Tinjau Layanan Publik di Denpasar, Soroti Dukungan untuk Program 3 Juta Rumah

Suasana Mal Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma di Denpasar, Bali, tampak berbeda pada Senin (24/11/2025) lalu. Kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menarik perhatian pengunjung dan petugas. Kunjungan mendadak ini bukan sekadar seremonial belaka.

Tito datang dengan satu misi utama: memastikan layanan di MPP ini benar-benar efektif, terutama dalam menyederhanakan urusan masyarakat. Dua hal yang menjadi fokusnya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi warga yang ingin membangun rumah.

“Untuk perumahan, kami sudah menggratiskan BPHTB dan PBG. Ini sangat memudahkan masyarakat. Kami mendorong harga rumah bisa turun dan pengembang semakin semangat bekerja,”

ujar Tito, menegaskan komitmen pemerintah.

Sebagai informasi, MPP pada dasarnya adalah pusat layanan terpadu. Di satu lokasi, masyarakat bisa mengurus berbagai keperluan. Mulai dari urusan kementerian, lembaga pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD. Tujuannya jelas: mempermudah, mempercepat, dan tentu saja meningkatkan kenyamanan warga dalam mengurus dokumen dan perizinan.

Di sisi lain, Tito juga mengingatkan soal program prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto disebutnya tengah mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah. Karena itu, ia meminta semua pemerintah daerah, tanpa terkecuali, untuk aktif mendukung penyediaan hunian ini.

Namun begitu, ia menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan anggaran bisa menjadi kendala, seperti yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar. Meski demikian, Tito tetap mendorong Pemkot untuk berkreasi.

“Misalnya rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak harus di pusat kota, bisa di wilayah pinggiran Denpasar agar harganya lebih terjangkau,”

katanya, memberikan contoh solusi yang realistis. Targetnya jelas: program perumahan harus berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal.

Program 3 Juta Rumah sendiri punya target besar. Program nasional ini bertujuan menyediakan hunian layak dengan membangun atau merenovasi masing-masing satu juta rumah di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta lagi di kawasan pesisir. Untuk mewujudkannya, pemerintah melakukan percepatan penyaluran pembiayaan bersubsidi seperti KPR FLPP, serta memberikan berbagai insentif. Kebijakan pembebasan BPHTB dan PBG oleh Kemendagri adalah salah satu bentuk insentif konkret itu.

Sementara itu, kehadiran Tito yang didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sempat menciptakan kejutan kecil. Masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan maupun layanan perumahan pun tak menyia-nyiakan momen. Banyak yang antre untuk sekadar berjabat tangan atau meminta swafoto bersama sang menteri.