Dukungan Publik Melonjak untuk Aturan Pembatasan Game Online Pasca Insiden Sekolah

Sebagian besar pembaca, tepatnya 81,93 persen, menyetujui arahan Presiden Prabowo Subianto soal pembatasan game online. Angka ini setara dengan 1.034 orang dari total 1.262 responden yang berpartisipasi dalam polling yang digelar pada pertengahan November 2025.

Di sisi lain, tak semua sepakat. Ada 228 responden, atau sekitar 18 persen, yang berpendapat bahwa game online sebaiknya tidak dibatasi.

Latar belakang arahan presiden ini bermula dari insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, presiden langsung memberi arahan khusus usai kejadian tersebut.

"Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh pengaruh dari gim online," kata Prasetyo Hadi.

Ia melanjutkan, "Karena, tidak menutup kemungkinan, game online ini ada beberapa yang di situ, ada hal-hal yang kurang baik, yang mungkin itu bisa memengaruhi generasi kita ke depan."

Prasetyo lantas menyebut contoh konkret: game PUBG. Menurutnya, game itu menampilkan beragam senjata dan adegan kekerasan yang bisa dengan mudah dipelajari dan itu berbahaya.

"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi," ujarnya.

Namun begitu, Prasetyo meminta publik tidak salah paham. Kata "pembatasan" di sini lebih merujuk pada pengaturan, bukan pelarangan total.

“Hanya kan, mohon maaf juga, jangan disalahartikan ya. Artinya, pembatasan mana, pembatasan ini adalah lebih kepada pengaturan,” tegas Prasetyo dalam kesempatan lain di gedung DPR RI.

Lalu, bagaimana tindak lanjutnya? Komdigi disebut akan segera menindaklanjuti arahan presiden ini, dengan harapan kejadian seperti di SMAN 72 tidak terulang lagi.

"Prinsipnya, apa pun yang menjadi kebijakan Presiden, akan kita harus tindak lanjuti. Bentuknya seperti apa, nanti ya dari Bu Menteri saja yang akan menjawabnya," jelas Raden Wijaya Kusumawardhana, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Komdigi.