Aksi Iklim: Bukan Cuma Soal Teknis, Tapi Soal Hati Nurani

Oleh: Saleh Hidayat

Anggota "Diskusi Reboan" yang difasilitasi Indonesian Democracy Monitoring (InDemo), Jakarta

Bayangkan ini: November 2025 di Belém, Brasil. Suasana COP30 ternyata tak seperti konferensi iklim biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Lewat inisiatif baru bernama Global Ethical Stocktake (GES), percakapan soal iklim bergeser drastis. Tak lagi didominasi bahasa teknis yang dingin, tapi mulai menyentuh ranah moral dan etika. Intinya, melawan perubahan iklim kini dipandang sebagai kewajiban moral seluruh umat manusia, bukan sekadar kepatuhan pada aturan internasional.

Di sisi lain, ada Belém Political Package yang jadi buah bibir. Ini paket keputusan politik utama hasil COP30, mencakup empat isu besar mitigasi, adaptasi, keuangan iklim, plus kerugian dan kerusakan. Teks drafnya sendiri sudah beredar sejak 18 November 2025.

Yang menarik, GES menawarkan kerangka evaluasi baru untuk NDC (Nationally Determined Contributions) edisi 2025. Jadi, komitmen iklim suatu negara tak lagi dinilai semata dari angka penurunan emisi. Tapi juga dari kualitas etisnya: sejauh mana melibatkan kelompok marjinal, menjamin keadilan untuk anak cucu, dan transparan dalam pembagian manfaat.

Kilas Balik Paris, dan Efek 'Ratchet' yang Mengunci

Perjanjian Paris 2015 memang jadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, hampir seluruh negara di dunia sepakat membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C, dan berusaha mengejar batas 1,5°C. Yang tak kalah penting, ada efek 'ratchet' di sini. Setelah diratifikasi secara masif, target iklim sebuah negara tak boleh diturunkan. Hanya bisa ditingkatkan.

Namun begitu, perjalanan tak selalu mulus. Pandemi COVID-19 sempat mengganggu momentum. Tapi di balik itu, justru membuka peluang. Banyak paket stimulus pemulihan bernilai triliunan dolar dialirkan ke investasi hijau. Sebuah studi di jurnal Nature bahkan membuktikan, investasi semacam ini punya dampak ekonomi yang lebih besar ketimbang menanam modal di sektor fosil.

Jadi, transisi energi bukan cuma soal moral. Tapi juga pilihan yang rasional secara ekonomi.

Hambatan Nyata Menuju 2030

Laporan IPCC AR6 (2022) tegas: emisi global harus turun 45% pada 2030 dibanding level 2010 agar target 1,5°C masih mungkin. Tapi, jalan menuju sana terhalang tiga kendala besar.

Pertama, ketergantungan pada energi fosil terutama batubara di Asia Tenggara dan Selatan. Kedua, pendanaan iklim yang masih jomplang. Negara maju belum sepenuhnya memenuhi janji mereka. Ketiga, tata kelola partisipatif yang lemah. Pengetahuan lokal dan suara masyarakat adat sering diabaikan saat merumuskan kebijakan iklim.

Di Indonesia, masalahnya makin kompleks. Deforestasi untuk komoditas, ketergantungan pada batubara yang masih di atas 60%, dan minimnya peran masyarakat adat dalam program FOLU Net Sink 2030 adalah contoh nyata. Padahal, program yang menargetkan sektor kehutanan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih itu sangat bergantung pada peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan.

Tanpa mereka, target ambisius itu bisa jadi sekadar angka di atas kertas.

Etika Global: "No One is Left Behind"

Global Ethical Stocktake COP30 memperkenalkan prinsip yang powerful: "no one is left behind in the name of growth". Prinsip ini bahkan digaungkan sebagai norma jus cogens semacam aturan tertinggi dalam hukum internasional yang tak bisa ditawar.

Intinya, tak boleh ada lagi trade-off antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan kelompok rentan. GES menuntut agar etika diintegrasikan ke dalam NDC 3.0, dengan indikator seperti keadilan antargenerasi dan transparansi. Dengan begitu, NDC bukan cuma dokumen teknis. Ia menjadi semacam kontrak moral antara negara dengan rakyatnya, dan antara generasi sekarang dengan yang akan datang.

Partisipasi: Kunci yang Sering Terlupa

Masyarakat sipil ASEAN mengusulkan konsep "demokrasi modular" agar partisipasi bisa terjadi dari tingkat desa hingga forum regional. Di Indonesia, ada paradoks menarik. Di satu sisi, jumlah organisasi masyarakat yang fokus pada isu iklim meningkat. Tapi di sisi lain, kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan masih tinggi.

Lalu, solusinya apa? Beberapa rekomendasi yang mengemuka antara lain program restorasi hutan yang berpusat pada hak adat, dengan skema pembayaran jasa lingkungan yang langsung ke masyarakat. Contoh suksesnya bisa dilihat di Katingan Mentaya, Kalimantan Tengah. Di sana, ketika masyarakat adat diberi hak mengelola, mereka mampu menjaga hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi.

Selain itu, pendidikan iklim yang menyatu dengan kurikulum nasional dan mengapresiasi kearifan lokal juga penting. Gagasan membentuk Climate Assembly yang anggotanya dipilih secara acak dari warga juga patut dipertimbangkan. Model semacam ini sudah diuji di Eropa dan terbukti meningkatkan legitimasi kebijakan iklim.

Diplomasi Indonesia di Persimpangan

Sebagai pemilik hutan tropis terluas ketiga dunia dan 17% blue carbon global, Indonesia punya legitimasi kuat untuk memimpin diplomasi etis di kawasan. Presidensi G20 dan ASEAN beberapa tahun lalu sudah menunjukkan potensi itu, meski implementasi di dalam negeri masih tertatih.

Transisi energi berkeadilan di Asia Tenggara sangat bergantung pada kemampuan Indonesia mendemonstrasikan cara pensiunkan pembangkit batubara lebih awal (early retirement), tanpa mengorbankan pekerja dan komunitas sekitar. Proses yang diatur lewat Perpres No. 112/2022 dan Permen ESDM terbaru ini jadi kunci mencapai target net-zero emission.

Penutup: Hidup Damai dengan Alam, Bukan Sekadar Slogan

Jadi, COP30 di Belém lebih dari sekadar pertemuan rutin. Ia adalah momen refleksi kolektif umat manusia. Indonesia kini di persimpangan. Mau terus di jalur ekstraktif yang mengandalkan fosil dan menebang hutan, atau memimpin peradaban baru yang menghargai siklus alam, etika global, dan tata kelola inklusif.

Visi "hidup damai dengan alam, adil bagi generasi mendatang" yang sejak lama dipegang masyarakat adat, kini bergaung global. Mewujudkannya butuh lompatan paradigma: dari pendekatan top-down ke demokrasi ekologis, dari obsesi pertumbuhan tanpa batas menuju kemakmuran yang cukup bagi semua dalam batas daya dukung planet.

Indonesia punya peluang emas jadi laboratorium transisi berkeadilan. Apa yang kita lakukan dalam sepuluh tahun ke depan tak cuma menentukan nasib 280 juta penduduknya. Tapi juga ikut memengaruhi stabilitas iklim planet, rumah kita bersama.