Mampukah NATO Pasifik Menjadi Kenyataan? Analisis Jaringan Pertahanan 2025-2030

- Rabu, 19 November 2025 | 14:00 WIB
Mampukah NATO Pasifik Menjadi Kenyataan? Analisis Jaringan Pertahanan 2025-2030
Analisis Strategis: Potensi Pembentukan Aliansi Pertahanan Pasifik 2025-2030

Prediksi Pembentukan "NATO Versi Pasifik": Analisis Strategis dalam Kerangka Indo-Pasifik 2025–2030

Oleh: Saleh Hidayat

Anggota "Diskusi Reboan" yang difasilitasi Indonesian Democracy Monitoring (InDemo) Jakarta

Dalam konteks rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan China yang semakin intensif, wacana pembentukan aliansi pertahanan multilateral mirip NATO di kawasan Pasifik sering disebut sebagai "Indo-Pacific NATO" atau "Pacific NATO" telah menjadi pokok bahasan strategis sejak awal dekade 2020-an. Konsep ini mengacu pada pakta pertahanan kolektif yang mengikat, menyerupai Pasal 5 NATO, yang melibatkan negara-negara demokrasi utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, serta potensi keterlibatan anggota ASEAN seperti Filipina dan Indonesia.

Berdasarkan tren terkini, termasuk kesepakatan semi-pakta pertahanan Indonesia–Australia yang baru disepakati pada November 2025 dan intensifikasi latihan militer multinasional, prediksi pembentukan aliansi semacam ini dalam waktu dekat (1–2 tahun) tampak memiliki probabilitas rendah.

Konteks Semi-Pakta Pertahanan Indonesia–Australia: Langkah Bilateral Menuju Integrasi Regional?

Pada 12 November 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan penyelesaian substantif negosiasi Traktat Keamanan Bilateral baru, yang rencananya akan ditandatangani secara resmi pada Januari 2026. Pakta ini dibangun berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2024 dan Traktat Lombok 2006, dengan komitmen utama berupa konsultasi rutin di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu keamanan regional, akses timbal balik untuk latihan militer, dan potensi respons bersama terhadap ancaman eksternal seperti agresi maritim di Laut China Selatan.

Meskipun disebut "semi-pakta" karena tidak mencakup kewajiban pertahanan mutual eksplisit seperti Pasal 5 NATO, kesepakatan ini menandai kematangan hubungan pertahanan bilateral, dengan penambahan latihan militer terbesar sepanjang sejarah kedua negara di Surabaya pada November 2025.

Dari perspektif analisis strategis, pakta ini mencerminkan strategi "middle power networking" di mana Indonesia sebagai negara non-blok terbesar meningkatkan pengaruhnya tanpa bergabung dalam aliansi kaku, sementara Australia memperkuat "arc of alliances" di utara untuk mengimbangi pengaruh China.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak mengkompromikan netralitas tradisional negara, dengan tetap menghindari tarik-menarik kepentingan AS–China.

Namun, analis memperingatkan bahwa elemen akses timbal balik bisa menjadi "building block" untuk integrasi yang lebih luas, mirip bagaimana pakta bilateral AS–Filipina berkembang menjadi latihan militer yang melibatkan mitra QUAD. Dalam kurun lima tahun, ini berpotensi menarik Indonesia ke orbit QUAD-plus, tetapi hanya jika China meningkatkan tekanan ekonomi, mendorong Jakarta melakukan hedging lebih ke Barat.

Intensitas Latihan Militer: Dari Bilateral ke Multilateral, tapi Belum ke Pakta Mengikat

Intensifikasi latihan militer di Indo-Pasifik pada 2025 menunjukkan pola "hub-and-spoke" Amerika Serikat yang semakin terhubung, dengan lebih dari 25 negara terlibat dalam agenda rutin. RIMPAC, yang melibatkan lebih dari 25.000 personel di Hawaii, tetap menjadi fondasi multilateral terluas dengan fokus multidomain maritim.

Super Garuda Shield di Indonesia menghadirkan 6.500 personel dari 14 negara, menekankan interoperabilitas dan memperluas keterlibatan ASEAN ke dalam orbit QUAD/AUKUS. Sementara itu, Balikatan di Filipina, dengan lebih dari 16.000 personel dari lima negara, memperkuat hub AS–Filipina dalam pertahanan wilayah.

Talisman Sabre di Australia, melibatkan lebih dari 30.000 personel dari delapan negara, menegaskan integrasi AUKUS dengan mitra eksternal melalui operasi gabungan darat-laut-udara. Malabar, latihan bergilir antara India, AS, Jepang, dan Australia dengan lebih dari 4.000 personel, menekankan anti-submarine warfare sebagai inti QUAD yang berpotensi diperluas.

Pola intensifikasi latihan militer ini lebih mencerminkan "networked deterrence" daripada pakta mengikat, karena negara seperti Indonesia dan India tetap menolak komitmen mutual defense yang eksplisit.

Prediksi Jangka Pendek dan Menengah: Hedging vs. Eskalasi

Waktu Dekat (2025–2026): Kemungkinan terbentuknya NATO Pasifik penuh sangat rendah. Pakta Indonesia–Australia bersifat bilateral, dan latihan militer tahun 2025 masih berfokus pada aspek taktis, bukan institusional. NATO sendiri tetap memprioritaskan Eropa dengan target pengeluaran pertahanan hingga 2035, sementara kemitraan IP4 (Australia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru) masih bersifat longgar. Probabilitas: 10–20%.

Kurun 5 Tahun (2027–2030): Potensi moderat untuk "NATO-lite" seperti perluasan QUAD menjadi QUAD (termasuk Filipina, Indonesia) atau AUKUS Pillar II (teknologi AI/nuklir) yang mencakup lebih banyak mitra. Proyeksi analisis menunjukkan bahwa jika terjadi invasi Taiwan (dengan kemungkinan tertinggi pada periode 2027–2029), ini bisa mempercepat formalisasi aliansi, dengan latihan militer trilateral sebagai prototipe pertahanan udara kolektif.

Namun, hambatan utama tetap ada: diversitas ancaman yang dihadapi masing-masing negara dan strategi hedging ASEAN, di mana Indonesia tetap memprioritaskan netralitas demi manfaat ekonomi dari Belt and Road Initiative China. Probabilitas: 40–60%, dengan skenario baseline berupa "enhanced minilateralism" daripada aliansi tunggal.

Secara keseluruhan, dua faktor utama pakta bilateral Indonesia–Australia dan intensifikasi latihan multinasional memperkuat jaringan keamanan yang dipimpin AS, tetapi belum cukup untuk membentuk NATO Pasifik yang sepenuhnya.

"Tanpa komitmen mutual yang mengikat, ini hanyalah watershed bilateral, bukan lompatan menuju aliansi formal."

Keberhasilan pembentukan aliansi semacam ini bergantung pada apakah eskalasi China memaksa negara-negara Asia Tenggara keluar dari strategi hedging, menuju restrukturisasi demokratis berbasis norma liberal dalam kerangka teori hedging kontemporer.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar